Jokowi Minta Pengadaan Heli Presiden Cerminkan Kemandirian Industri Nasional

Arahan Jokowi itu disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, sore ini (Kamis, 3/11). Hadir dalam rapat antara lain Menhan Ryamizard Ryacudu‎, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan semua kepala staf angkatan TNI. Arahan Jokowi ini juga terkait rencana pengadaan helikopter VVIP (heli kepresidenan) AgustaWestland AW101 buatan Italia.

"Ratas pada sore hari ini akan dibahas mengenai alat utama sistem persenjataan TNI. Untuk membangun kekuatan pertahanan, kita harus memenuhi kebutuhan alutsista secara terpadu baik di AL, AD maupun AU, dan juga di kepolisian tentunya," ucap Jokowi.

Kata Jokowi, saat ini hampir semua negara tengah berlomba-lomba untuk memajukan teknologi pertahanannya.

"Kita juga ingin mengupayakan membangun postor pertahan TNI yang makin kokoh, makin lengkap, dan makin modern," jelasnya.

Jokowi kemudian memberi empat arahan untuk pengadaan alutisista itu. Pertama, pengadaan alutsista harus sesuai dengan kebutuhan TNI yang tercantum dalam dokumen postur kekuatan pokok minimal 2010-2024, renstra pertahanan 2015-2019 dan rencana induk industri pertahanan yang ditetapkan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

Kedua, lanjut Jokowi, perlu digarisbawahi bahwa proses pengadaan harus dilakukan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. ‎

"Ketiga, pengadaan alutsista ini dilakukan untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan kita," ucap Jokowi.

Keempat, sambungnya, pengadaan alutsista harus memperkuat keterpaduan operasional sistem senjata antar matra.

"Ini penting sekali. Jika tidak terintegrasi, tidak ada keterpaduan, nanti akan jalan sendiri-sendiri,” katanya.

"Saya kira itu sebagai pengatar pembuka rapat terbatas sore ini yang ingin saya sampaikan, dan juga menekankan kembali baik yang berkaitan dengan kemarin, saya membaca ada pembelian helikopter misalnya, dan juga pembelian-pembelian alat utama sistem persenjataan kita yang lain," tambah Jokowi menutup pengantarnya. [ald]