IPW Ragu Keamanan Alat Sadap Cyber Hibah Australia di Polri

"Sebelum peralatan tersebut dibersihkan sebaiknya jangan diaktifkan," kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane Ketua Presidium Ind Police Watch dalam siaran persnya, Minggu (24/11).

Ia menengarai berbagai hasil penyadapan tingkat tinggi yang dilakukan badan intelejen Australia terhadap Presiden SBY dan sejumlah pejabat negara itu sepertinya akan dibocorkan ke publik dalam waktu dekat ini. Hasil sadapan itu diduga menyangkut kasus megakorupsi Hambalang, Century, kasus BP Migas, dan berkaitan dengan kontrak karya migas yang dimiliki para elit politik serta monopoli impor BBM.

Penyadapan itu diduga dilakukan Australia melalui berbagai cara via bantuan peralatan cyber yang diberikannya. IPW memantau ada sejumlah peralatan yang diberikan Australia kepada Polri pasca Bom Bali I.

"Bantuan alat sadap itu ternyata bukan hanya untuk Densus 88 Anti Teror," imbuh Neta.

Bantuan yang spektakuler justru diberikan Australian Federal Police (AFP) kepada Polri. Dalam hal ini AFP mengoperasikan secara resmi Cyber Crime Investigation Satellite Office (Kantor Investigasi Kejahatan Siber) di Mabes Polri. Selain di Mabes Polri, kantor investigasi cyber crime dibangun juga di Polda Metro, Sumut, Bali dan NTB.

Target Australia yakni perangkat ini dibangun di semua Polda. Kantor ini dilengkapi perangkat dan sarana penunjang forensik digital yang canggih. Tujuannya untuk melakukan penyadapan, membantu mengungkap, dan memerangi kejahatan dunia maya, khususnya satelit cyber crime, transnational crime, dan cyber crime yang sangat erat dengan internet.

Kerja sama ini dilakukan akibat meluasnya kejahatan cyber di Indonesia. Bahkan, saat itu situs presidensby.info saja di-hack. Dana yang digelontorkan AFP untuk peralatan di Mabes Polri saja mencapai 9 juta dolar Australia. Tapi, diduga bantuan ini bagai senjata makan tuan.

"Dengan adanya penyadapan yang dilakukan Australia tentunya semua peralatan bantuan tersebut harus dicermati, apakah alat-alat itu sudah dipakai untuk menyadap presiden dan para pejabat indonesia atau tidak," demikian Neta.[wid]