"Boleh dikatakan 95 persen udah optimal. Kita akui ada yang belum dapet. Ada orang tua yang belum tahu mekanismenya dan intinya banyak masalah berkas," beber Kepala Dinas Pendidikan DKI, Taufik Yudi Mulyanto saat dihubungi di Jakarta, Senin (6/1).
Tak hanya persoalan data siswa, kata Taufik, beberapa sekolah juga meminta agar KJP memiliki tenggat waktu pemakaian sehingga penggunaannya bisa dipantau secara teratur.
"Sekolah ada yang usul KJP ada batas waktunya," jelasnya.
Menurut Taufik, usulan ini akan dipertimbangkan dan ditelisik kembali oleh Disdik apalagi mengingat banyak pihak yang terlibat dalam pencairan KJP. Salah satu di antaranya adalah Bank DKI.
"Koordinasi dengan Bank DKI, kemarin kan masih baru lagi dan banyak lagi. Kita harus mencarikan solusi. Jadi tahun depan harapannya pencairan dapat dilakukan dengan cepat," ujarnya.
Dari data yang dihimpun oleh Disdik, terdapat sekitar 403 ribu siswa yang memperoleh hak KJP di tahun 2013 lalu. Dana yang terserap program ini sebesar Rp 840 miliar. Diperkirakan, anggaran untuk KJP 2014 akan meningkat. Taufik berharap pengawasan di lapangan pun diperketat.
"Waktu terumit ketika pertengahan tahun karena saat itu semua siswa terjadi pergeseran. Ada yang naik kelas, ada yang pindah, ada yang baru masuk makanya datanya harus mantap," tutupnya
.[wid]
Penyaluran Kartu Jakarta Pintar (KJP) selama tahun 2013 diakui belum sepenuhnya mencapai target 100 persen. 
BACA JUGA: