PDIP Minta Jokowi Jangan Dengarkan Mendagri

Banyak kalangan prihatin dengan tanggapan Mendagri yang dianggap kurang paham mengenai prinsip empat pilar bangsa dan isi Pancasila. Salah satunya tanggapan miring dari Anggota Komisi B DPRD DKI dari Fraksi PDIP, Prasetyo Edi Marsudi.

"Kalau masih membanding-bandingkan agama buat apa ada Bhineka Tunggal Ika dan empat pilar kebangsaan di negeri ini? Apa dia (Mendagri) nggak ngerti soal itu? Coba tanya ke Mendagri dia ngerti nggak soal itu," ujar Pras saat berbincang dengan Rakyat Merdeka Online di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (27/9).

Pras menyayangkan sikap Mendagri yang sesumbar di media tanpa memahami persoalan yang terjadi di lapangan. Bahkan menurut Pras, Mendagri tidak menghormati hak otonomi daerah yang dimiliki oleh tiap provinsi di Indonesia. Selain itu, menurutnya Mendagri telah mencoba mengarahkan Gubernur DKI untuk mengambil keputusan yang berada di luar wewenangnya.

"Makanya apa gunanya otonomi daerah. Nggak usah 'cawe-cawe' urusi rumah tangganya orang. Kalau ada masalah seharusnya dia berbicara dengan Pak Gubernur. Bukannya membuat statemen seperti itu," tegas Pras.

Pras mengimbau agar Mendagri tidak mengembuskan isu Suku, Agama, Ras, Aliran kepercayaan (SARA) di tengah kondisi Indonesia yang tidak kondusif seperti ini. Lurah LA yang merupakan lurah hasil lelang jabatan menurut Pras pasti memiliki kinerja yang baik. Kendati pun Lurah LA kurang bagus maka yang berhak memutuskan dan memindahkannya adalah Gubernur DKI.

"Masalah agama di NKRI ada beragam agama. Apa artinya ini kalau masalah agama Lurah LA dipermasalahkan. Mendagri ikut-ikutan dalam hal agama. Emang agama kristen dilarang di Indonesia. Saya support apa yang dikatakan gubernur," ujarnya. [rus]