Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menjelaskan persoalan harus dianalisa sebelum menghakimi Bank DKI. Ahok meminta masyarakat yang kesulitan mencairkan dana KJP di Bank DKI agar bersabar sampai penyelidikan Pemprov selesai.
"Benar gangguan harus diselidiki. Mengapa sampai mengalami keterlambatan. Apakah kekacauan timbul akibat dari misadministrasi penyaluran KJS atau mismanajemen Bank DKI," kata pengamat sosial dan hukum dari The Indonesian Reform, Martimus Amin menanggapi, Minggu (7/7).
Ia menekankan, bagaimana pun KJP tidak boleh sampai terkendala. Pasalnya, KJP merupakan salah satu program sangat mulia pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. Jokowi-Ahok terpilih untuk membantu warga tidak mampu agar anak-anaknya bisa bersekolah. Sebagai warga DKI dan kader partai pendukung, lanjut Martimus, pihaknya hanya bisa mengingatkan, khususnya kepada Ahok untuk kiranya dapat menjaga tata krama berbahasanya.
"Semisal kata-kata 'Kalau ada keraguan maka kita bisa blokir, kok pakai demo ngeduduki Bank. Anak SD lagi. Masuk akal atau tidak? Lebih baik yang model kaya gitu nggak usah disekolahkan lama-lama'. Kalimat terakhir dari kata-kata 'Lebih baik yang model kayak gitu nggak usah disekolahkan lama-lama', tidak perlu terucapkan, tidak diplomatis dan tidak boleh terus berulang," papar Martimus yang maju jadi caleg DPRD DKI dari Partai Gerindra di Dapil V.
Ia ingat, sebelumnya Ahok juga pernah mengatakan bagi yang menduduki tanah negara adalah PKI. Ahok mesti belajar menjaga kesantunan diplomasinya. Sebagai pejabat publik juga ia menyandang marwah dan kehormatan partai pendukungnya.
"Janganlah ia berbicara seperti toke Glodok memarahi karyawannya," imbuh Martimus.
[wid]
Kebijakan Pemprov DKI terhadap Kartu Jakarta Pintar (KJP) mengalami sedikit kendala. Bank DKI dikeluhkan terlambat mencairkan dana KJP kepada pelajar. 
.jpeg)
BACA JUGA: