Pelantikan tersebut dilakukan untuk memperkuat tata kelola birokrasi dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal tanpa kekosongan jabatan.
"Lahirkan inovasi, bangun budaya dan etos kerja yang sehat serta kondusif. Berikan pelayanan publik yang cepat, nyaman, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Jakarta," kata Pramono.
Pramono mengatakan, kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pemerintah daerah.
Menurutnya, kualitas pelayanan publik menjadi tolok ukur penting keberhasilan birokrasi di Jakarta sebagai kota global.
Pramono juga menjelaskan sebagian besar pejabat yang dilantik merupakan hasil mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Ia menilai pengelolaan ASN harus dilakukan berdasarkan kompetensi, kapasitas, potensi, dan kinerja yang terukur agar organisasi pemerintahan berjalan sehat dan profesional.
"Saya selalu menyampaikan kepada Pak Sekda agar jabatan di Pemerintah DKI Jakarta jangan sampai ada yang lowong, jangan ada yang dijabat pelaksana tugas," kata Pramono.
Menurut Pramono, pengisian jabatan yang tepat menjadi fondasi penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Dengan struktur organisasi yang lengkap dan terisi pejabat definitif, pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan terukur.
BERITA TERKAIT: