Dokumen tertanggal 11 April 2026 itu mengungkap penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo. Penunjukan tersebut dilakukan karena Sekretaris Daerah definitif sedang berada di luar negeri.
Berdasarkan dokumen tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, diketahui mengikuti Cybersecurity Training Program for ADLGA 2025 di Korea Selatan pada 12 hingga 18 April 2026. Selama hampir sepekan, posisi strategis tersebut dijalankan oleh pejabat pelaksana harian.
Ketua Jatim Corruption Watch (JCW), Sigit Imam Basuki, menilai perjalanan tersebut berlangsung pada momentum yang sensitif.
“Perjalanan ini terjadi di saat pemerintah pusat sedang menekan belanja daerah, terutama perjalanan dinas luar negeri yang dinilai tidak prioritas,” tegas Sigit dikutip
Kantor Berita RMOLJatim, Rabu, 15 April 2026.
Ia menambahkan, informasi keberangkatan Sekda tidak disampaikan secara terbuka kepada publik. Justru, fakta tersebut terungkap melalui dokumen administratif internal berupa surat penunjukan Plh.
“Ini yang kemudian memunculkan pertanyaan. Mengapa perjalanan ini tidak disampaikan secara transparan?” ujarnya.
Padahal, posisi Sekretaris Daerah memiliki peran sentral dalam koordinasi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Ketidakhadiran selama hampir satu minggu dinilai bukan hal yang sepele.
“Pertanyaan mendasarnya adalah, seberapa mendesak pelatihan tersebut?” tegasnya lagi.
Menurut Sigit, pelatihan keamanan siber memang relevan di era digital. Namun, urgensi pelaksanaan di luar negeri menjadi perdebatan, terutama jika dikaitkan dengan kondisi kebijakan efisiensi anggaran saat ini.
“Ini bukan semata soal boleh atau tidak. Tapi soal sensitivitas di tengah kebijakan penghematan,” ungkapnya.
Sementara itu, Plt Sekda Sidoarjo, Ainur Rahman, saat dikonfirmasi terkait keberangkatan Fenny Apridawati ke Negeri Ginseng, belum memberikan penjelasan.
Sorotan publik terhadap Sekda Sidoarjo tersebut bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, Fenny Apridawati sempat menjadi perbincangan setelah menggelar acara buka bersama dengan konsep bernuansa India yang dinilai mewah dan viral di media sosial.
Acara tersebut bahkan sempat dijuluki warganet sebagai “bukber ala India Kajol” dan turut dihadiri Bupati Sidoarjo, Subandi.
Lanjut Sigit, peristiwa tersebut memicu kritik terhadap gaya hidup birokrasi yang dinilai tidak sejalan dengan semangat kesederhanaan.
“Sekarang ditambah lagi dengan perjalanan luar negeri ini. Bagi sebagian kalangan, dua peristiwa ini membentuk satu pola, yakni adanya jarak antara narasi kesederhanaan dan praktik di lapangan,” tukasnya.
Ia pun menilai, transparansi dan sensitivitas pejabat publik menjadi kunci penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang digalakkan pemerintah.
Di tengah gencarnya seruan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, sebuah dokumen internal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo justru memunculkan tanda tanya publik. 
BERITA TERKAIT: