Kementerian ATR/BPN Tangkal Korupsi dengan Libatkan KPK

Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan mengatakan, sosialisasi tersebut bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulasi, melainkan kebutuhan organisasi. Ia menyampaikan arahan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid bahwa sekitar 80 persen pekerjaan di kementerian tersebut berhubungan langsung dengan pelayanan publik.

Ossy menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN tengah melakukan berbagai langkah perbaikan layanan, termasuk percepatan digitalisasi dan penguatan pengawasan internal melalui Inspektorat Jenderal. Namun, menurutnya, keberhasilan upaya ini tetap bergantung pada disiplin serta integritas tiap pegawai.

“Saya berharap kita tidak hanya belajar tentang teori, tapi bagaimana penerapan tersebut bisa kita lakukan bersama-sama dalam pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ossy, dalam keterangannya, dikutip Sabtu 15 November 2025.

Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, menuturkan bahwa tugas KPK adalah memastikan kementerian/lembaga terhindar dari praktik korupsi melalui fungsi pencegahan dan monitoring, termasuk perbaikan sistem di sektor pertanahan.

“Saya mengajak rekan-rekan di Kedeputian Koordinasi dan Supervisi untuk membangun kolaborasi antara KPK dan Kementerian ATR/BPN, yang turut diperluas hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dalam rangka menyusun regulasi serta memperbaiki sistem di bidang pertanahan,” tuturnya.

Sosialisasi ini diikuti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pratama, dan Pejabat Administrator ATR/BPN. Seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN se-Indonesia turut hadir secara daring.