BPK Didesak Audit Proyek Pengadaan Sarana Rumah Dinas DPR

Dalam aksi tersebut, massa mendesak BPK melakukan audit proyek pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR tahun 2022. Meski proyek tersebut dibatalkan, AMAK mengklaim ada potensi kerugian negara. 

"Hasil investigasi kami menunjukkan terdapat dugaan kerugian negara ratusan miliar Rupiah dalam pengadaan gorden yang sempat gaduh Maret tahun 2022 lalu,” kata ketua koordinator aksi, Romario Simbolon, Rabu, 14 Mei 2025.

Massa mengklaim, proyek tersebut tidak hanya merugikan negara, melainkan juga masyarakat. Oleh karena itu, mereka meminta BPK dan pemerintah mengambil tindakan tegas.

AMAK bahkan menduga ada keterlibatan anggota Komisi I DPR berinisial IP dalam proyek tersebut.

“Mendesak BPK segera melakukan audit investigasi dan mengungkap keterlibatan IP yang diduga ikut dalam skandal kasus tersebut," tegasnya.

Atensi pemerintah dan aparat hukum menjadi penting karena sejalan dengan program Asta Cita dan reformasi hukum pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Tuntutan kami hanya minta BPK dan pemerintah mengambil tindakan yang tegas,” pungkasnya.