“Pak Presiden setuju, bahwa menyangkut soal ODOL ini harus secepatnya,” kata Wakil Komisi V DPR RI Fraksi PKB Saiful Huda kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 8 Mei 2025.
Menurut Huda, kebijakan zero ODOL ini penting dibahas sesegera mungkin, mengingat tingkat kecelakaan lalu lintas mayoritas melibatkan ODOL.
“Kami pada posisi setiap terkait dengan kecelakaan, rata-rata selalu melibatkan ODOL. Hampir 70 persen kita diakibatkan oleh ODOL. Karena situasinya sudah darurat emergencynya cukup tinggi kita meminta supaya tidak usah menunggu samapai tahun 2026,” kata Wasekjen DPP PKB ini.
“Kita berharap bahkan akhir tahun 2025 sudah harus zero,” demikian Huda.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum tengah menyusun rencana aksi untuk mendukung penerapan kebijakan
Zero Over Dimension Over Load (ODOL) yang ditargetkan mulai berlaku pada 2026.
“Kita sedang menyusun rencana aksinya,” kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar di Jakarta, Rabu 7 Mei 2025.
BERITA TERKAIT: