Hal ini disampaikan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi saat menerima kunjungan kerja Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena dan seluruh Bupati se-NTT, di Jakarta, Senin 17 Maret 2025.
"Dengan adanya Kopdes akan tercipta yang namanya distribusi pemerataan. Bahkan, hampir semua sektor ekonomi pedesaan menjadi milik masyarakat melalui Kopdes Merah Putih," kata Budi Arie.
Menkop merujuk Provinsi NTT yang memiliki 3.137 desa. Menurutnya, bila anggaran per desa sebesar Rp5 miliar, maka ada sekitar Rp15 triliun dana yang berputar di desa-desa di sana.
"Ini jelas akan memiliki dampak luar biasa pada ekonomi di desa-desa di seluruh NTT," kata Budi Arie.
Maka dari itu, kerja sama antara Kemenkop dan Pemprov NTT diharapkan bisa segera mewujudkan Kopdes Merah Putih untuk kesejahteraan masyarakat desa.
Dalam kesempatan itu, Budi Arie memaparkan beberapa tahap pembentukan Kopdes Merah Putih dalam koridor peran pemerintah daerah. Mulai dari pemetaan data, indentifikasi potensi usaha yang menjadi unggulan di desa, termasuk identifikasi calon mitra dan pasar potensial.
Kemudian mitigasi risiko yang di dalamnya mencakup identifikasi potensi risiko dalam pembentukan Kopdes Merah Putih, pendampingan dalam musyawarah desa, pendampingan perubahan Anggaran Dasar Koperasi, hingga pendampingan SDM pengurus dan pengelola koperasi.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengungkapkan bahwa Kopdes Merah Putih merupakan program bagus, sehingga harus dipastikan dapat berjalan dengan baik, khususnya di NTT.
"NTT siap sebagai salah satu pelopor Kopdes merah putih. Nanti, kita tinggal menyesuaikan dengan aturan yang bakal keluar," kata Gubernur NTT.
Kehadiran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di seluruh desa diyakini bakal mengubah tatanan sosial dan ekonomi pedesaan. 
BERITA TERKAIT: