Merugi Terus, Kembalikan Pengelolaan Parkir Pasar Jaya ke UPT

Pengamat sosial dan perkotaan, Primus Wawo mengatakan, sejak pengelolaan parkir diberikan kepada Perumda Pasar Jaya pada era Gubernur DKI Jakart Anies Baswedan, terjadi penurunan pendapatan parkir secara signifikan.

"Dari yang semula bisa mencapai Rp80 miliar per tahun saat dikelola Unit Pengelola Parkir (UPT) Parkir Dinas Perhubungan, kini turun menjadi Rp30 miliar," kata Primus dalam keterangannya, Kamis 6 Maret 2025.

Primus juga menyebut ada tunggakan pembayaran dari beberapa perusahaan pihak ketiga yang mengelola parkir, seperti PT MKK, PT MPV, dan PT BMS. Akibatnya, Perumda Pasar Jaya diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp80 miliar sejak 2017.

Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengonfirmasi adanya tunggakan tersebut. 

Primus menilai lemahnya pengawasan dan kurang profesionalnya manajemen Perumda Pasar Jaya menjadi faktor utama masalah ini.

"Kami mengusulkan kepada Gubernur Pramono Anung agar pengelolaan parkir dikembalikan ke UPT Parkir sesuai tugas pokok dan fungsinya," kata Primus.

Primus menekankan Perumda Pasar Jaya sebaiknya fokus pada pengelolaan pasar tradisional. Sementara sektor parkir ditangani oleh pihak yang lebih kompeten untuk mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).