Buntut SK Guru TK, Warga Munggur Desak Kepala Desa Mundur

Aksi teatrikal juga dilakukan satu peserta aksi yang mengenakan seragam Korpri lalu dicoret menggunakan cat semprot. 

Koordinator aksi, Imam menyampaikan, ada beberapa tuntutan yang disampaikan warga. Di mana mereka menuntut agar diwujudkan transparansi anggaran dan kebijakan desa.

Kemudian menuntut Kepala Desa Munggur untuk tidak sewenang-wenang terhadap masyarakat. Termasuk harus melibatkan masyarakat Desa Munggur dalam kebijakan desa. 

"Pemerintah desa harus bertanggung jawab atas aset desa yang tidak bisa dirasakan oleh masyarakat. Termasuk mendesak pemerintah Desa Munggur bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi di desa munggur," papar Imam, dikutip RMOLJateng, Senin (2/9).

Termasuk mencabut SK oknum guru TK yang dibuat kepala desa secara sepihak tanpa melibatkan partisipasi masyarakat terkait. Di mana kronologinya bermula saat kepala desa selaku pimpinan yayasan TK di di Desa Munggur diduga mengeluarkan SK hanya untuk kepentingan segelintir oknum guru. 

Seharusnya kepala desa memikirkan dampak yang disebabkan oleh pengeluaran SK secara sepihak. Karena banyak faktor yang harus dipertimbangkan terkait pengeluaran SK tersebut.

Kepala Desa sebagai pemangku Yayasan TK di desa Munggur juga seharusnya bisa memberikan solusi atas sepinya murid di TK Munggur 3 dan tidak melakukan kebijakan secara sewenang-wenang sebagai kepala desa.

"Dengan memberikan SK kepada oknum guru TK Munggur 3 untuk pindah ke TK Munggur 1 tanpa melibatkan pihak dalam pertimbangan Keputusan kepala desa," imbuhnya. 

Apabila tuntutan yang disampaikan tidak dipenuhi maka warga masyarakat 'Munggur menyatakan sikap mosi tidak percaya terhadap pemerintah Desa Munggur dan menyegel kantor Desa Munggur. 

Sementara itu Kepala Desa Munggur, Supar menyampaikan, di wilayahnya ada 4 TK kemudian yang satu diregrouping karena tidak ada murid. Sehingga guru tersebut ditempatkan di salah satu TK. 

Dirinya yang juga Ketua Yayasan kemudian menempatkan guru tersebut kemudian ditempatkan di salah satu TK. Sebelumnya pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait penempatan guru tersebut. 

"Ternyata di TK yang dituju ada penolakan dari teman-teman guru di internal TK," imbuhnya.

Daripada berkepanjangan dan membuat tidak nyaman, keputusan langsung diambil setelah berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan beberapa pihak, akhirnya TK tersebut batal di regrouping dan guru tersebut kembali ke TK awal. 

"Yang bersangkutan sudah legowo kita kembalikan lagi ke TK awal yang akhirnya tidak jadi di regrouping," pungkasnya.