"Baru ada satu pelatihan yang masif seperti ini, untuk tujuan mulia, sejak Indonesia merdeka, baru sekarang," kata Inspektur Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, saat membuka rapat koordinasi evaluasi pelatihan aparatur desa, di Hotel Merlynn Park, Jakarta, Rabu (13/12) malam.
Menurutnya, program pelatihan seperti P3PD merupakan perwujudan dari Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni membangun Indonesia dari pinggiran. "Pinggiran itu desa," jelasnya.
Tomsi juga menjelaskan, melalui pelatihan aparatur desa, masyarakat akan terlayani dengan baik oleh kepemimpinan kepala desa dan aparatnya.
Sebagai ujung tombak terdepan, desa ikut membantu masyarakat menciptakan kesejahteraan keluarga, misalnya PKK, Posyandu, dan sebagainya.
Selain itu, tambah dia, desa juga harus memiliki penghasilan asli desa, sehingga sedikit demi sedikit ekonomi desa bisa berkembang melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) resmi.
"Di desa-desa yang sudah maju warganya tidak perlu urbanisasi (pindah ke kota), sehingga dengan adanya penghasilan BUMDes ekonomi desa bisa tumbuh dan menjadikan warganya makmur," rincinya.
Sebelumnya dijelaskan Sekretaris Ditjen Bina Pemdes, Paudah, dari 131.610 jumlah peserta yang ditargetkan, terealisasi 121.620 peserta. Sedangkan dari 33.458 desa yang ditargetkan, terealisasi 31.923 desa dari 33 provinsi.
Yang menggembirakan, realisasi rata-rata pelatihan berdasar provinsi di atas 95 persen, bahkan ada tiga provinsi yang mencapai 100 persen, yakni Kepulauan Riau (Kepri), Bali, dan Sulawesi Utara (Sulut).
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pemerintah RI bekerja sama dengan Bank Dunia menggelar pelatihan aparatur desa melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), yang merupakan pelatihan paling masif sejak Indonesia merdeka. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: