Harga Beras Masih Tinggi, Kemdagri Desak Pemda Masif Salurkan Bantuan Pangan

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyampaikan telah berupaya untuk terus mendorong pemerintah daerah guna meningkatkan cadangan pemerintah daerah, mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 15 Tahun 2023 tentang jumlah cadangan beras Pemerintah Daerah yang mencakup Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP), Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (CBPK), dan Cadangan Beras Pemerintah Desa (CBPD).

Sampai minggu kedua September, CBPP telah mencapai 6.433,10 ton. Namun demikian, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi NFA Nyoto Suwignyo menyayangkan masih ada tiga provinsi yang belum memiliki CBPP.

“Kami selalu meminta pemerintah daerah untuk terus meningkatkan CBPP yang dikelola di masing-masing daerah. Sampai minggu kedua September masih ada tiga provinsi yang belum memiliki CBPP," tuturnya, dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Irjen Kemdagri) Tomsi Tohir, Senin (18/09) yang dikutip melalui siaran Youtube dan situs resmi Bapanas.

Tiga provonsi itu adalah DKI Jakarta, Bali, dan Maluku Utara. Namun, menurutnya, untuk Jakarta ada Food Station yang mengelola 25.585 ton beras sampai 14 September 2023.

CBPP penting sebagai salah satu strategi pengendalikan inflasi, serta merupakan salah satu komponen di dalam mewujudkan ketahanan pangan di dalam negeri sesuai dengan amanat Undang-undang No 18/2021 tentang Pangan.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Pemerintah mulai awal September sampai November akan menyalurkan bantuan pangan beras total 640 ribu ton kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Bapanas melalui gerakan ‘SIGAP SPHP (Siap Jaga Harga Pasar dengan SPHP), mendorong Perum Bulog menggelontorkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke semua lini pasar, baik pasar tradisional, ritel modern, dan juga termasuk ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).

Dalam kesempatan itu, Irjen Kemdagri Tomsi Tohir mengingatkan bahwa harga beras masih tinggi dan mendesak pemerintah daerah agar benar-benar secara masif melaksanakan penyaluran bantuan pangan beras seperti yang dititahkan oleh Presiden Jokowi.

“Harga beras masih naik, ini berarti kegiatannya belum masif. Tolong perintah Presiden agar kepala daerah dan Bulog untuk betul-betul dipercepat penyalurannya. Kalau penyalurannya disegerakan, yakin harga akan turun. Kepala daerah agar aktif komunikasi dengan Bulog untuk bantuan pangan beras ini,” tegas Tomsi.