Aksi Turun Jalan, Mahasiswa: KPU Bukan Boneka Keluarga!

Aksi tersebut sebelumnya akan dilakukan di depan Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng Jakarta Pusat. Namun karena ada sterilisasi, aksi berpindah di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jumat (20/10).

Dalam aksinya, massa menuntut profesionalitas KPU RI, khususnya dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia capres-cawapres minimal 40 tahun atau pernah menjabat sebagai kepala daerah.

KPU RI, tuntut massa, harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR RI dan pemerintah sebelum merevisi peraturan KPU sebagai tindak lanjut pelaksanaan putusan MK.

"KPU harus profesional tegas menolak bakal calon presiden dan calon wakil presiden yang tidak memenuhi syarat. Putusan MK tidak bisa langsung dieksekusi tanpa adanya proses perubahan PKPU," kata koordinator aksi, Faisal Ngabalin.

Jika KPU tetap menerima dan meloloskan calon yang tidak cukup syarat, maka patut dicurigai lembaga pimpinan Hasyim Asyari itu cacat hukum.

"KPU bukan boneka keluarga, KPU jangan ikutan edan seperti MK yang mengakali konstitusi. Peraturan KPU yang telah dibuat mengenai pendaftaran capres-cawapres wajib dikonsultasikan dengan DPR dan pemerintah dalam membuat aturan," tuturnya.

FMD Reformasi khawatir jika tahapan tersebut tidak dilaksanakan KPU, putusan MK yang baru berpotensi melahirkan politik dinasti.

"Kami ingatkan, ada amanat reformasi untuk menjaga demokrasi berjalan sehat sesuai aturan. Jangan khianati itu, tolak segala bentuk tindakan menghalalkan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan," tegasnya.

Selain tuntutan tersebut, FMD Reformasi juga mendesak Ketua MK, Anwar Usman mundur dari jabatannya karena dinilai tidak menjalankan amanah konstitusi sebagaimana mestinya.

"Kami butuh sosok negarawan untuk memimpin MK, bukan paman seseorang," tandasnya.

Sejumlah spanduk dan atribut turut dibentangkan massa saat menggelar aksi. Salah satunya spanduk berukuran besar dengan tulisan "KPU bukan boneka keluarga, tolak calon titipan istana".