Pemprov DKI Subsidi Transjakarta Rp3,5 Triliun per Tahun

 
"Pertama, MRT masih berproses ke tahap berikutnya. MRT itu pertama kali ada di Jakarta. Jadi pertama kali dicetuskan oleh Gubernur Jokowi saat itu, dan sekarang jadi model di masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat terus gunakan MRT, meskipun targetnya kurang lebih 1,3 juta, tapi sekarang yang pakai 800 ribu orang per hari," kata Heru di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (29/9).
 
Selain itu, Heru juga menerangkan, kenyamanan pengguna transportasi merupakan prioritas utama dalam membangun sistem transportasi terintegrasi. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta memberikan subsidi pembiayaan dengan bersinergi bersama pemerintah pusat.
 
"Nah, itu adalah satu cara kami dalam memberikan kenyamanan bagi warga di Jabodetabek. Hal ini bukan hanya dari fasilitas, tapi juga dari harga yang disubsidi pemerintah. Bagaimana dengan konsep (subsidi)-nya? Tentunya konsep itu berdasarkan konsep perencanaan dari Kemenhub dan bersinergi dengan kami. Jadi, DKI Jakarta sebesar 51 persen, lalu Kemenhub sebesar 49 persen," kata Heru.
 
Berdasarkan hasil persentase dalam konsep inilah lahir sinergi dalam merumuskan subsidi, hingga muncul LRT yang saat ini proses kelanjutan pembangunannya terus berlangsung.

"Begitu juga dengan Transjakarta dan Kereta Api Indonesia (KAI), juga memberikan subsidi kepada warga yang ingin menggunakan transportasi itu," kata Heru.
 
"Totalnya pada bagian ini sebesar Rp3,5 triliun, untuk keseluruhan kalau masyarakat menggunakan Transjakarta. Jadi 3.500 (ongkos Transjakarta saat ini) itu subsidi. Kalau nilai ekonomisnya bisa 31.000. Artinya pemerintah daerah concern bersama pemerintah pusat memberikan kenyamanan dan kemudahan terhadap transportasi Jakarta. Mari kita sama-sama merawat dan menggunakan transportasi itu. Minimal kita mengurangi kendaraan yang masuk ke Jakarta" tambahnya.
 
Perlu diketahui, setelah diresmikan Kereta Cepat Jakarta Bandung dan LRT, terlihat tren kenaikan penggunaan transportasi umum di Jakarta.   

"Ternyata kenaikan dari warga Bekasi ke Jakarta menambah 3 sampai 3,5 persen, khususnya untuk karyawan Pemprov DKI. Jadi kalau dihitung banyak karyawan Pemprov DKI Jakarta yang berdomisili di Depok dan Bekasi, semuanya banyak yang turun di Dukuh Atas, Manggarai, dan Tanah Abang," pungkas Heru.