Terkendala Kepentingan Nelayan, Pemprov Lampung Masih Sulit Tuntaskan Masalah Sampah Pantai Sukaraja

Namun, untuk membersihkan sampah secara total perlu waktu dan upaya yang konsisten.

Belum lagi, pemerintah mengaku terkendala gesekan dengan nelayan yang menginginkan sampah disisakan. Fungsinya sebagai sandaran kapal nelayan yang merupakan kapal kecil berbahan fiber.

Bila kapal kecil ini naik ke atas dermaga yang terbuat dari beton yang dicor, tidak memungkinkan kapal untuk naik bersandar karena kapal akan mudah bocor.

"Kalau masalah di Banten, mereka paving block paling selesai, kalau kita kan beda, kita bersinggungan dengan nelayan," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lampung, Emilia Kusumawati, di diskusi publik Kelas Politik di Palms Cafe, Rabu (19/7).

Emilia mengatakan, Pemprov Lampung belum memiliki solusi atas permintaan nelayan agar kapal mereka tetap bisa bersandar jika pantai dibersihkan total.

"Mereka minta bagaimana disisakan sampah untuk kapal bersandar. Ini yang akan kami cari solusinya pengganti sampah, apakah nanti dermaga, dari dari plastik atau seperti apa. Regulasinya masih perlu dibicarakan secara komprehensif," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Bandar Lampung, Ilham Alawi mengatakan, jika nantinya pantai sudah dibersihkan, Pemprov dan Pemkot harus memastikan ada petugas kebersihan di sana.

"Harus ada petugas kebersihan di daratan dan di lautannya yang mengangkut sampah ke TPA (Tempat Pembuangan Sampah)," kata politikus Gerindra itu.

Diskusi dengan tema "Setelah 3.700 Orang Bersihkan Sampah, Lalu Bagaimana?" ini menghadirkan Kepala DLH Lampung Emilia Kusumawati, anggota DPRD Lampung Joko Santoso dan Lesty Putri Utami.

Juga dihadiri anggota DPRD Bandar Lampung Ilham Alawi, Direktur Walhi Lampung Irfan Tri Musri, influencer Lampung Ikram Afro, Akademisi Universitas Bandar Lampung Kota Ainita, dan tokoh masyarakat Lampung Ike Edwin.