Koordinator Nasional Ekologi Maritim Indonesia, Marthin Hadiwinata menilai kerja sama KKP dengan RANS telah melukai hati nurani masyarakat nelayan, khususnya nelayan kecil dan pelaku perikanan skala kecil serta komunitas di pesisir dan pulau kecil.
“Rakyat nelayan kecil mendapat stigma kelompok rakyat paling miskin dari yang miskin (Poorest of the poor). Data rakyat miskin rerata berada di pesisir dan pulau kecil mencapai 17,74 juta orang bahkan diantaranya terdapat kemiskinan ekstrim mencapai 3,9 juta orang,” kata Marthin dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Lanjut dia, hal ini makin menunjukkan nirempati karena situasi perang dan invasi di kawasan global menyebabkan kekacauan sumber energi yang berpengaruh besar kepada masyarakat nelayan.
“Situasi yang ada di tapak, BBM bersubsidi masih susah diakses oleh nelayan kecil dengan persyaratan yang mengada-ada. Bahkan KKP secara serampangan dan sepihak memberikan subsidi kepada pengusaha perikanan dengan kapal ikan berukuran hingga 30-200 GT,” jelasnya.
Ia pun meminta agar Menteri Sakti Wahyu Trenggono bertanggung jawab dan menghentikan bentuk kerja sama tersebut. Hal ini karena telah ada konflik kepentingan antara korporasi RANS dengan pemerintah dalam hal ini KKP.
“Selain itu KKP juga harus membuka secara transparan apa bentuk kerja sama yang dilakukan dengan korporasi RANS tersebut. Juga harus ada pengembalian uang APBN milik rakyat yang digunakan untuk pembiayaan kerja sama tersebut,” tegas Marthin.
Pihak KKP pun sebelumnya telah memberikan klarifikasi atas temuan ICW tersebut. KKP menyatakan publikasi dan komunikasi publik merupakan bagian dari tugas dan fungsi kementerian dalam menyampaikan kebijakan, program, serta capaian kinerja kepada masyarakat, khususnya terkait pelaksanaan program prioritas KKP.
KKP mengakui, strategi komunikasi yang dijalankan tidak hanya mengandalkan influencer, tetapi juga memanfaatkan berbagai platform untuk menyebarluaskan informasi.
"Strategi komunikasi KKP dilakukan secara multiplatform, tidak hanya melalui influencer, tetapi juga media massa baik cetak, televisi hingga media digital, dan berbagai kanal komunikasi lainnya untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah," tulis KKP dalam keterangannya, Selasa, 10 November 2026.
Kementerian Kelautan dan Perikanan(KKP) dihujani kritik usai penggunaan influencer hasil kerja sama dengan PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) sekitar Rp10,8 miliar berdasarkan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW). 
BERITA TERKAIT: