PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) sebagai penyedia jasa mengaku bahwa berdasarkan kontrak dengan KKP, pihaknya telah memproduksi dan menyebarluaskan konten edukasi mengenai pengembangan sumber daya laut dan industri perikanan sebagai salah satu penopang perekonomian nasional.
Dalam kerja sama tersebut, RANS juga mengakui menggandeng The Dudas-1 yang terdiri dari Deddy Mahendra Desta, Ariel Noah, Gading Marten dan Raffi Ahmad untuk mengemas konten edukasi melalui konsep perjalanan dan touring.
Menanggapi hal itu, Ketua Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI) Rusdianto Samawa melontarkan kekecewaannya terkait besaran dana ke influencer yang seharusnya bisa digunakan untuk mensejahetrakan masyarakat perikanan.
“Mendengar berita seperti ini, nelayan kecewa berat. Karena, Menteri KKP menyerahkan uang pajak, PNBP dan retribusi dari masyarakat pesisir: nelayan dan pembudidaya untuk perkaya artis influencer,” ujar Rusdianto kepada
RMOL di Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Ia pun berharap agar Presiden Prabowo Subianto menegur Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono atas fenomena ini.
“Apapun itu, kami kecewa dengan KKP yang lebih mensejahterakan Raffi Ahmad dan kawan-kawannya dibandingkan mensejahterakan nelayan. Buat apa KKP, hamburkan uang negara untuk Influencer? Malah, kebanyakan influencer itu narasinya menindas nelayan, bela oligarki yang menguasai laut. Presiden Prabowo harus memberikan perhatian ke KKP dan harapannya ditegur menterinya, bahkan kalau perlu diganti menterinya,” tegas Rusdianto.
Pihak KKP pun sebelumnya juga telah memberikan klarifikasi atas temuan ICW tersebut. KKP menyatakan publikasi dan komunikasi publik merupakan bagian dari tugas dan fungsi kementerian dalam menyampaikan kebijakan, program, serta capaian kinerja kepada masyarakat, khususnya terkait pelaksanaan program prioritas KKP.
KKP mengakui, strategi komunikasi yang dijalankan tidak hanya mengandalkan influencer, tetapi juga memanfaatkan berbagai platform untuk menyebarluaskan informasi.
"Strategi komunikasi KKP dilakukan secara multiplatform, tidak hanya melalui influencer, tetapi juga media massa baik cetak, televisi hingga media digital, dan berbagai kanal komunikasi lainnya untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah," tulis KKP dalam keterangannya, Selasa, 10 November 2026.
Dalam menentukan mitra komunikasi, KKP disebut mempertimbangkan sejumlah indikator, seperti jumlah pengikut, tingkat keterlibatan (engagement), jangkauan audiens, hingga persebaran pengikut di berbagai wilayah Indonesia.
"Hal ini disesuaikan dengan cakupan program-program KKP yang bersifat nasional sehingga diharapkan penyampaian informasi dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Indonesia secara lebih efektif," jelasnya.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025-2026 telah menggunakan jasa influencer dengan nilai sekitar Rp10,8 miliar. Hal itu berdasarkan viralnya temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) baru-baru ini 
BERITA TERKAIT: