Pengamat sosial ekonomi Universitas Andalas, Rinaldi Eka Putra mengatakan, upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan sebenarnya bukan hal baru. Berbagai program serupa telah dijalankan pemerintah sejak era Orde Baru, tetapi belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan kemiskinan di kawasan pesisir.
Karena itu, ia melihat pelaksanaan KNMP sebagai kesempatan untuk memperbaiki pendekatan pemberdayaan nelayan, terutama dalam memperkuat akses pasar, fasilitas penyimpanan hasil tangkapan, dan kelembagaan ekonomi masyarakat.
"Ini programnya bagus sebenarnya, bagus Trenggono membuat gebrakan," kata Rinaldi kepada wartawan, Sabtu 14 November 2026.
Menurut Rinaldi, salah satu persoalan utama yang selama ini membelenggu nelayan tradisional adalah ketergantungan terhadap tengkulak. Hubungan tersebut bahkan telah berlangsung lama karena nelayan kerap membutuhkan modal cepat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun biaya melaut.
Sementara itu, koperasi yang sebelumnya dikembangkan di sejumlah kawasan pesisir belum sepenuhnya mampu menggantikan peran tengkulak, terutama karena perbedaan mekanisme pembiayaan dan kedekatan sosial dengan masyarakat nelayan.
Melalui program KNMP yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto, KKP di bawah kepemimpinan Trenggono berupaya memperkuat fasilitas perikanan sekaligus membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat pesisir.
Rinaldi menilai keberadaan fasilitas pendingin ikan atau cold storage menjadi salah satu kebutuhan penting. Tanpa sarana tersebut, nelayan sering kali terpaksa segera menjual hasil tangkapan dengan harga rendah karena ikan tidak dapat disimpan terlalu lama.
"Kondisi itu membuat posisi tawar nelayan lemah dalam menentukan harga jual hasil tangkapan," katanya.
Rinaldi juga mendorong pengembangan industri pengolahan ikan di sekitar kawasan nelayan. Menurutnya, peningkatan pendapatan masyarakat pesisir tidak cukup hanya mengandalkan penjualan ikan segar.
Hasil tangkapan dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah, seperti abon ikan, ikan asap, ikan kering, hingga ikan kaleng. Pengembangan usaha tersebut juga dapat membuka peluang ekonomi bagi keluarga nelayan ketika kondisi cuaca tidak memungkinkan mereka melaut.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta kelembagaan lokal untuk mendukung keberlanjutan program.
Salah satu perkembangan program KNMP tercatat di Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.
Berdasarkan laporan KKP pada September 2026, pendapatan nelayan di kawasan tersebut meningkat sekitar 75 persen setelah fasilitas program mulai beroperasi pada Mei 2026.
Penghasilan nelayan yang sebelumnya berada di kisaran Rp4 juta per bulan dilaporkan naik menjadi Rp7 juta per bulan.
Peningkatan itu antara lain didukung membaiknya harga jual ikan tuna, dari sekitar Rp25.000–Rp30.000 menjadi Rp45.000 per kilogram, serta penguatan akses pemasaran melalui koperasi.
KKP juga melaporkan pengiriman 65 ton tuna loin senilai Rp2,54 miliar ke Jakarta melalui mitra koperasi. Pada September 2026, pengiriman berlanjut sebanyak 12 ton tuna loin untuk diproses sebelum memasuki pasar ekspor.
Kendati demikian, Rinaldi mengingatkan bahwa keberhasilan pemberdayaan ekonomi pesisir tidak dapat diukur hanya dari peningkatan pendapatan di satu lokasi.
Menurutnya, nelayan tradisional masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari keterbatasan alat tangkap, kesulitan memperoleh BBM, hingga ketergantungan terhadap musim dan cuaca.
"Saya berharap pembangunan kampung nelayan dibarengi penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan industri pengolahan, dan regulasi yang melindungi wilayah tangkap nelayan tradisional," pungkasnya.
Langkah Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam memperkuat ekonomi masyarakat pesisir berbuah pujian. Salah satu yang mendapat perhatian adalah pelaksanaan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang dinilainya sebagai gebrakan untuk membenahi persoalan ekonomi nelayan. 
BERITA TERKAIT: