Menurut Muhadjir, langkah yang diambil pemerintah sudah cukup tepat dengan mengedepankan prinsip keadilan bagi jemaah lain yang sudah mengantre cukup lama.
"Saya mengapresiasi keputusan pemerintah terkait kuota bagi pendamping lansia. Menurut saya ini cukup bagus bahwa lansia tidak perlu didampingi keluarga, tapi pelayanannya dilakukan oleh PPIH," ucap Muhadjir saat melakukan koordinasi dan konsolidasi pengendalian lapangan terkait penyelenggaraan haji di Makkah, Jumat (2/6).
"Kita khawatir kalau mereka (pendamping lansia) diberi kesempatan untuk mendampingi, yang sebetulnya belum waktunya haji sekarang, tapi dimajukan, yang berarti itu menggeser mereka yang lebih dulu mengantre dan lebih berhak berangkat. Itu saya kira tidak adil," imbuhnya, dikutip dari laman resmi Kemenag, Sabtu (3/6).
Namun demikian, risiko tidak memberangkatkan pendamping lansia membuat pemerintah harus menyiapkan tenaga pendamping yang lebih banyak dan profesional. Tentu saja ini akan berkaitan dengan biaya dan APBN.
"Saya kira untuk kepentingan pelaksanaan haji kita yang semakin sempurna semakin bagus ini, saya kira tidak ada masalah untuk pemerintah menambah anggarannya," kata Menko PMK.
Muhadjir berharap, saat ini petugas dapat memberikan pelayanan terbaik, terlebih kepada lansia yang diberangkatkan tanpa pendamping. Selain itu, Muhadjir juga mengimbau para jemaah lebih peka terhadap kondisi jemaah lainnya yang membutuhkan bantuan.
Tampak hadir pada kunjungan tersebut, Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1444 H/2023 M Subhan Cholid, dan Kepala Daker Makkah Khalilurrahman.
Apresiasi diberikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, terkait keputusan Pemerintah tentang kuota bagi pendamping lansia. 
BERITA TERKAIT: