Pernyataan itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Menkominfo, Mahfud MD, saat mengumumkan hasil penilaian tahapan asesmen pada pengisian Jabatan Direktur Utama Bakti.
"Kami buka pendaftaran lagi, mencari Dirut yang bisa memenuhi syarat untuk institusi sebesar Bakti ini," kata Mahfud, di Kantor Kominfo, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (26/5).
Menkopolhukam itu juga menjelaskan, 60 persen anggaran Kemenkominfo dikelola atau berkaitan dengan Bakti. Sehingga dibutuhkan kehati-hatian dalam mengelola proyek yang telah dijalani.
"Tapi nggak usah takut, karena tidak akan dikait-kaitkan dan dilibatkan secara hukum dengan kasus yang tengah berlangsung," katanya.
Bakti Kominfo saat ini mengerjakan proyek base transceiver station (BTS) yang merupakan bagian dari proyek penyediaan layanan 4G di 7.904 desa yang masuk kategori 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal).
Proyek itu menarik perhatian publik karena terindikasi dikorupsi. Eks Menkominfo, Johnny G Plate, bahkan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Kejaksaan Agung RI.
Johnny diduga melakukan korupsi proyek penyediaan BTS 4G infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022 yang diduga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun.
BERITA TERKAIT: