Miris, Daerah Penghasil Sawit Malah jadi Penyumbang Stunting dan Kemiskinan Ekstrem

Menyikapi hal ini, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta kepala daerah bergerak cepat alias gercep mengatasi persoalan ini.

Seluruh Bupati dan Walikota di wilayah Sumatera Barat khususnya untuk menggunakan seluruh sumber daya yang ada dalam "mengeroyok" permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem di masing-masing wilayahnya.

“Saya yakin dengan melibatkan semua potensi dana dan daya yang ada, termasuk juga sector swasta kemudian juga Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bergotong royong, jika ini terwujud saya yakin Sumatera Barat bisa secepatnya terlepas dari stunting dan kemiskinan ekstrem,” jelas Muhadjir dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/4).

Mantan Plt Menpora itu  juga berharap masing-masing kabupaten dan kota melaporkan tentang kondisi sarana-prasarana yang dimiliki. Terutama berkaitan pengadaan alat timbang di masing-masing posyandu serta alat ultrasonografi (USG) di masing-masing Puskesmas.

Selain itu, perlunya penataan ulang bantuan-bantuan yang berkaitan dengan intervensi sensitif yaitu berkaitan dengan sanitasi, pengadaan air minum dan air bersih dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem dan penanganan stunting.

“Saya mohon Bupati dan Wali kota dapat mengusulkan kebutuhan sanitasi air bersih dan air minum kepada pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dengan kajian yang akurat terkait wilayah mana saja yang betul-betul membutuhkan bantuan tersebut,” ucapnya.

Berdasarkan data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) angka prevalensi stunting di Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan sebesar 1,9 persen. Pada 2021 sebanyak 23,3 persen menjadi 25,2 persen pada 2022.

Sementara itu, rentang prevalensi stuntingnya berada di antara 13,7 persen pada wilayah Kota Sawah Lunto sampai dengan 32 persen pada wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Angka stunting ini di atas rerata nasional, yakni 21,6 persen pada 2022.