Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan pemindahan Ibukota akan mendorong peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta.
“Terkait pembiayaan, nanti kita upayakan tidak memberatkan APBN, salah satunya melalui manajemen aset, mendorong peran BUMN, dan mengajak swasta untuk berperan serta dengan tetap memperhatikan kebutuhan penduduk lokal secara lebih luas,†ungkap Bambang di Kantornya, Jalan Taman Suropati, Jakarta Pusat, Senin (30/4).
Bambang menuturkan, biaya tersebut tentunya disesuaikan dengan kondisi wilayah baru yang akan dijadikan Ibukota. Tentunya, daerah yang akan diplot sebagai Ibukota baru harus memiliki sejumlah kriteria, pertama lokasi yang strategis, serta secara geografis berada di tengah wilayah Indonesia.
Kedua, tersedia lahan luas milik pemerintah/BUMN Perkebunan untuk mengurangi biaya investasi. Ketiga lahan harus bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, serta kebakaran hutan dan lahan gambut.
Keempat, tersedia sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan. Kelima dekat dengan kota existing yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi awal infrastruktur.
"Meliputi akses mobilitas/logistik seperti bandara, pelabuhan dan jalan, ketersediaan pelabuhan laut dalam yang sangat penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim melalui konektivitas tol laut antar pulau, dan tingkat layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai untuk dikembangkan," tuturnya.
"Potensi konflik sosial rendah dan memiliki budaya terbuka terhadap pendatang, memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan," tandasnya.
Pemindahan Ibukota negara dari Jakarta diyakini tidak akan memberatkan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN). 
