Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW), Edison Siahaan mengatakan, penjelasan itu perlu dalam upaya mewujudkan
clean goverment. Jadi Polri harus transparan.
"Jangan sampai alat yang digunakan untuk penegakan hukum diperoleh lewat cara melawan hukum," sebut Edison, Selasa (27/11).
Informasi yang beredar menyebutkan, dana yang digunakan untuk pembelian dan pemasangan kamera CCTV itu bukan berasal dari anggaran Polri.
"Berdasarkan informasi yang diperoleh, sebagian dana yang digunakan berasal dari dana CSR sejumlah perusahaan. Sementera sebagian lagi tidak jelas sumbernya," ujar Edison.
Dirlantas PMJ harus menjelaskannya agar tidak memicu kecurigaan dan tidak menutup kemungkinan menimbulkan konsekuensi hukum.
Polri sebagai penegak hukum harus tertib dan transparan dalam hal menggunakan anggaran termasuk sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan. Sebagai lembaga penegak hukum, Polri harus menjadi contoh bagi instansi lain.
Ditambahkan Edison, jangan sampai penerapan E-TLE yang sudah mendapat dukungan dari berbagai pihak, akhirnya kecewa, karena anggaran didapat dari sumber yang tidak jelas atau menyalahi aturan.
[rus]
BERITA TERKAIT: