Jangan Sia-siakan Kebiasaan Warga Ngangkot, Permanenkan Sistem ERP Di Jakarta

Setelah kedua acara tersebut berakhir, Pemprov DKI Jakarta mengumumkan bahwa akan tetap melanjutkan penerapan perluasan Ganjil Genap (ganjen)  hingga akhir Desember 2018 untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi dan kemacetan di ibukota.

Awalnya kebijakan ganjen diperpanjang setelah Asian Games untuk membantu kelancaran lalu lintas selama even Asian Para Games yang berlangsung 3-13 Oktober 2018.

Penerapan ganjen agak berbeda dengan saat Asian Games, yakni hanya berlaku pada hari kerja, Senin-Jumat dan tidak berlakunya pada hari libur nasional. Nah setelah Asian Paragames ini Ganjen kembali diperpanjang hingga akhir Desember 2018.

Perpanjangan penerapan perpanjangan ganjen hingga akhir Desember 2018 ini menimbulkan pendapat pro kontra di kalangan publik Jakarta. Perlu diingat bahwa kebijakan pengendalian dengan ganjil  genap atau ganjen hanyalah kebijakan sementara, bukan jangka panjang atau permanen.

Analis kebijakan transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (Fakta),
Azas Tigor Nainggolan mengakui keberhasilan penerapan ganjen ini membawa perubahan perilaku bertransportasi warga Jakarta. Tidak dapat dipungkiri sudah banyak warga Jakarta yang sudah terbiasa meninggalkan mobil pribadinya di rumah. Mereka berpindah menggunakan kendaraan umum dalam bertransportasi.    

Dalam berbagai kesempatan juga warga Jakarta mengatakan, lalu lintas Jakarta memang tambah lancar di area ganjen. Mereka bahkan sudah menjadi terbiasa dan menikmati dengan penerapan ganjen walau awalnya agak sulit.

Tigor meyakini jika penerapan ganjen dihapus maka akan menjadi sebuah kemunduran dan merusak kebiasaan lalu lintas warga Jakarta yang sudah ramah terhadap upaya pengendalian penggunaan kendaraan pribadi. Sebab, warga Jakarta sudah mulai beralih dari menggunakan mobil pribadi ke  angkutan umum massal secara sukarela.

"Pertanyaannya sekarang, langkah pengendalian apalagi selanjutnya setelah ganjil genap? Penggunaan ganjen sebagai kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi hanya bersifat sementara," tanyanya.

Dia memandang, ada baiknya upaya pengendalian dilanjutkan dengan kebijakan yang lebih permanen atau dapat digunakan dalam waktu cukup panjang. Salah satunya dengan menggunakan Sistem Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik.

"Perpanjangan dengan ERP ini pun akan sangat mudah dilakukan di area ganjen,  di mana warga tidak akan menolak karena sudah terbiasa dengan kebijakan  pengendalian sebelumnya," terang Tigor.

Kebijakan ERP ini sudah teruji dan berhasil mengendalikan kepadatan atau kemacetan akibat tingginya penggunaan kendaraan pribadi seperti di Singapura, London  Inggris  dan ockholm Swedia.  

"Ada baiknya pemprov Jakarta dan Polda Metro Jaya mengadopsi penerapan ERP di Jakarta," usulnya.

Penerapan ERP bisa segera dipersiapkan selama perpanjangan ganjen di jalan-jalan. Apalagi sampai sekarang ERP sudah dikenal oleh warga Jakarta dan sudah memiliki dasar hukum atau regulasi penerapannya.

"Tinggal nanti pihak Pemprov Jakarta melakukan pembangunan ERP bersama perusahaan yang benar-benar profesional serta memiliki bukti pengalaman mengelola sistem ERP di negara lain," imbuhnya.

Tigor mencontohkan, penerapan ERP di Singapura hingga menekan penggunaan kendaraan pribadi dan mengurangi kemacetan secara signifikan.

"Seorang pengemudi taksi online yang  pernah saya tumpangi pernah berkata bahwa pengendalian penggunaan kendaraan pribadi setuju dilanjutkan dengan menggunakan ERP. Menurut si sopir itu selain kawasannya terkendali, dengan ERP pemerintah mendapat uang juga," cerita Tigor.

Walaupun sebenarnya ERP bukanlah untuk mencari uang tetapi sisi positif yang dikatakan si sopir dinilainya sangat menarik. Selain itu juga pengalaman warga yang sudah  berpindah ke angkutan umum massal ini perlu difasilitasi oleh pemerintah dengan menyediakan layanan angkutan umum massal secara baik.

"Jangan biarkan dan sia-siakan kebiasaan warga yang sudah menggunakan angkutan umum massal untuk bertransportasi di Jakarta," ujarnya.

Tigor menambahkan, seharusnya sejak tahun 2010 lalu, Jakarta sudah menerapkan ERP dan memiliki layanan angkutan umum massal yang ramah untuk warganya.

"Jangan sampai tertinggal terus di belakang kota-kota  negara lain sudah lancar juga akses, tetapi Jakarta macet terus. Apa kerja pemerintahnya jika Jakarta terus macet berpuluh tahun tanpa perbaikan. Memalukan dan tidak punya malu pemerintahnya," tutup Tigor.[wid]