Koordinator Wilayah I Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) untuk wilayah Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam (Sumut-NAD) Swangro Lumbanbatu mengatakan, beberapa hari lalu dilaksanakan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU periode 2018-2023 di 26 kabupaten/kota di Sumatera Utara.
Alhasil, beberapa calon komisioner KPU yang sudah kena peringatan Dewan Kehormatan, yakni pelanggaran kode etik dan pedoman Penyelenggara Pemilu ternyata dibiarkan lolos.
"Padahal, itu jelas termaktub di pasal 21-22 PKPU No 2 Tahun 2017 tentang ketentuan sanksi. Bahwa penjelasan ini semua menjadi bahan rujukan yang dibuat penyelenggara pemilu. Mestinya diberikan sanksi dong," ujar Swangro, Rabu (10/10).
Dia pun meminta KPU dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu segera turun tangan menyelidiki serta memberi sanksi. Sebab, bukan hanya 1-2 orang yang diloloskan sebagai calon komisioner di tingkat kabupaten dan kota, namun lumayan banyak. Dia pun pesimis legitimasi dan kualitas Pemilu ke depan.
"Saat ini sangat nyata bahwa ada lolos tahap selanjutnya. Padahal dia adalah calon yang sudah kena peringatan kode etik DKPP. Jangan nantinya yang bermasalah ini diloloskan menjadi lima komisioner di kabupaten dan atau kota di Sumut," tuturnya.
GMKI Sumut-NAD, tegas dia, siap diadu data untuk calon KPU yang bermasalah itu.
"Padahal KPU RI saat ini sudah kerja lumayan bagus. Apalagi dengan tidak diloloskannya caleg dari mantan narapidana korupsi ataupun isu korupsi.
La, kok untuk calon komisioner KPU-nya sendiri malah bermasalah," kritik Swangro.
[wid]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Kredibilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dipertanyakan. Hal itu dikarenakan masih banyak calon komisioner KPU di tingkat provinsi dan kabupaten maupun kota terindikasi kuat terlibat masalah, namun tetap diloloskan. 
BERITA TERKAIT: