Dari Tanah Suci, Fahri Desak Jokowi Ambil Keputusan Soal Gempa Lombok

Menyikapi serentetan peristiwa gempa yang melanda Lombok tersebut, Wakil Ketua DPR RI Koordinator didang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Fahri Hamzah dari Padang Arafah, Arab Saudi, kembali memohon kepada Presiden Joko Widodo sebagai pimpin negara untuk memutuskan cara membantu rakyat NTB.

"Status apapun, yang penting ada bantuan besar. Hampir 1.000 kali gempa dan ratusan ribu pengungsi apakah kurang? Dari Arafah aku memohon," pinta Fahri lewat akun Twitter, Senin (20/8).

Dia menambahkan bahwa negara mesti hadir dalam tindakan yang besar, mengingat negara merupakan perhimpunan seluruh sumber daya masyarakat. Bahkan, negara wujud dari kekokohan kolektif energi bangsa.

"Ayolah Pak Jokowi ambil keputusan cepat, kerahkan sumberdaya negara untuk bantu NTB. Jika negara lamban, maka masyarakat bisa kehilangan kepercayaan pada negara. Negara wajib hadir, terutama dalam keadaan ketika alam seperti memberi kita hukuman. Allah maha tau apa yang terjadi," ucap politisi PKS itu.

Menurut Fahri, kehadiran negara dirasakan melalui tindakan-tindakannya, melalui kemenyeluruhan tindakannya, karena kapasitasnya yang sangat besar, bukan sekedar menghimpun dana sosial dari satu-dua orang atau sekelompok orang, namun menghimpun dari seluruh sumberdaya negara.

"Rakyat kita memang kuat. Masyarakat sipil bekerja menghimpun dana-dana sosial, dengan tindakan yang spesifik tapi hanya pada spot yang terbatas. Sedang negara, bisa hadir melampauinyadengan kesigapan yang cepat dan tangkas. Ayolah pak Jokowi turunlah," ujarnya.

Fahri yang juga berasal dari NTB itu pun menambahkan, tindakan negara terwujud melalui dua alas, yakni melalui regulasi, dan kedua melalui budget. Melalui regulasi, status bencana NTB perlu ditinjau ulang, dan kalau bisa ditingkatkan menjadi bencana nasional, agar negara terlibat penuh melalui struktur raksasanya dalam penyelesaian bencana Lombok.

"Struktur yang raksasa misalnya dengan membentuk badan rehabilitasi, akan mempercepat pemulihan NTB, memulihkan pariwisata Lombok, juga mengembalikan keceriaan warga. Jangan biarkan mereka terlalu lama dalam duka, dan terlalu lama dalam tenda," imbuhnya.

Apalagi, kata Fahri sampai saat ini, pihaknya belum mendengar ada "kelembagaan nasional" untuk penanganan gempa NTB. Jakarta masih merespon bencana Lombok dengan birokrasi normal. Sementara pemda diminta berdiri kokoh menanggapi gempa, meski pun pemda juga sebenarnya adalah korban.

"Aparat pemda saya saksikan sendiri kebingungan dengan skala bencana ini. Mereka juga korban, tapi kita meminta mereka untuk mengurus diri mereka mandiri. Sungguh tindakan yang tidak bijak," cetusnya.

Memang, masih menurut Fahri, melalui budgeting negara sudah menjanjikan Rp 4 triliun untuk Lombok saja. Ini yang mesti dipantau bersama, sehingga anggaran tersebut mesti dirasakan kehadirannya. Namun tentunya, birokrasi pembiayaannya mesti ringkas.

"Keringkasan itulah yang kita baca melalui penguatan kelembagaan. Dengan regulasi dan budgeting yang tanggap bencana itulah maka harapan pemulihan Lombok dapat kita susun dalam time frame yang jelas. Dengan demikian kita bisa mengestimasi waktu kerja kita. Ada jadwal dan ada kepastian. Jangan seperti sekarang negara nampak gamang," harapnya.

Apalagi, tambah Fahri, bencana ini dekat dengan momentum Pemilihan Presiden dan Legislatif 2019. Karenanya perlu mempercepat pemulihannya, agar bencana ini tidak tersandera oleh momentum politik seperti dilupakan atau dimanfaatkan.

"Dengan ikhtiar itulah kita bekerja. Dengan ikhtiar dan kesungguhan itulah kita memohon kepada Allah, bahwa kita telah berusaha sungguh-sungguh agar Allah menurunkan pertolongan-Nya atas musibah dan derita yang kita alami bertubi-tubi. Kita disadarkan bahwa setiap saat, kita ingin "Tangan Tuhan" bekerja dalam pemulihan ini," pungkas Fahri Hamzah. [rus]