Demikian disampaikan anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono saat meninjau salah satu pabrik SKT di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (7/8). Menurutnya, penurunan itu akan berakibat pada berkurangnya jumlah buruh di industri SKT.
"SKT ini di 2018 sudah turun dibanding 2017, ada lima persen kurang lebih. Nah, berarti lima persen dari jumlah pelinting ini pasti akan PHK. Terus siapa yang mau nerima buruh ter-PHK," katanya.
Dia menyayangkan bila sampai ada lagi pengurangan buruh di industri SKT, mengingat para buruh SKT telah membawa multiplier effect bagi perekonomian daerah.
"Buruh-buruh ini juga membawa dampak ekonomi di sekitar pabrik-pabrik itu sendiri. Ini dampak ekonomi mulai dari kost-kostan, tempat jual makanan, dan lain-lain. Pergerakan ekonomi pun hidup," jelas Bambang.
Dia menambahkan, pemerintah perlu memberikan berbagai insentif bagi industri SKT. Misalnya dengan tidak lagi menaikkan cukai rokok.
"Cukai rokok tidak perlu dinaikkan lagi, itu sudah yang terbesar. Karena jumlah total pajak cukai, PPN, dan pajak daerah itu totalnya sudah mendekati 70 persen dari total harga rokok itu sendiri," papar Bambang.
Lanjut politisi Partai Gerindra tersebut, kenaikan cukai akan berdampak pada penurunan pendapatan negara dari pajak yang didapat dari rokok.
"Pendapatan cukai rokok terbesar nomor tiga daripada pendapatan negara, dan masuk dalam 15 persen dari APBN. Jadi, jangan sampai ini terganggu kondisinya sehingga akhirnya masyarakat yang dirugikan," imbuh Bambang.
[wah]
BERITA TERKAIT: