Apresiasi itu dinyatakan oleh Tandanan Daulay selaku utusan Fraksi Golkar saat Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APABD 2017 di gedung DPRD DKI, Rabu (4/7).
Selain memberikan apresiasi, Tandanan berharap agar masalah yang menimbulkan penilaian WDP perlu perhatian khusus. Salah satunya adalah tertib penatausahaan aset dan pemanfaatan produksi aset sebagai pendapatan APBD.
Kemudian sistem data base sumber pendapatan pajak daerah dan restribusi daerah terinci, valid dan on line serta tertib penatausahaan rekening pendapatan dan rekening penyerapan, belum sesuai harapan.
Selain masalah aset, Tandanan juga mengingatkan kepada masing-masing SKPD dan UKPD membuat detail penyerapan, manajemen sistem penganggaran, detail pelelangan, perencanaan, detail pelaksanan, jangka waktu dan kendala yang dihadapi intern dan ekstern dibuat system online.
"Perhatian khusus, cermat dan teliti terhadap Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemprov DKI Jakarta dengan pihak Kedua dan Ketiga," tutup Tandanan.
[nes]
BERITA TERKAIT: