Penjabat (Pj) Gubernur Papua Soedarmo membenarkan hal itu. Karena persoalan itu dia memanggil seluruh pejabat rumah sakit miik Pemprov itu ke kantor gubernur, Selasa (26/6).
"Intinya dari pertemuan tadi, saya minta masukan dari seluruh staf rumah sakit. Persoalannya ternyata luar biasa dan selama ini tidak pernah diselesaikan," ungkap Soedarmo di ruang kerjanya.
Dari sejumlah persoalan yang diungkapkan seluruh staf RSUD Jayapura itu, Soedarmo mengelompokkan dalam dua kategori. Pertama, persoalan yang menjadi ranah managemen RSUD Jayapura dan harus diselesaikan oleh Plt Direktur RSUD Jayapura dan jajaran managemen, dan kedua persoalan yang menjadi ranah Pemprov.
"Ranahnya rumah sakit saya minta Plt Direktur segera menindaklanjuti dari semua laporan yang ada. Kami akan segera lakukan pertemuan untuk membantu kebutuhan rumah sakit," katanya.
Sejumlah persoalan yang terjadi di rumah sakit yang pernah menjadi rumah sakit nomor satu di Asia Tenggara pada tahun 1960-1970-an ini, lanjut Soedarmo, pertama soal ketersediaan obat. Penyebabnya selama ini pengadaan dilakukan secara parsial.
"Ini tidak boleh terjadi. Masa orang sakit, nunggu obat dulu. Minimal pengadaan obat harus aman untuk setahun, dan pengadaannya harus benar," imbuh dia.
Selain itu, lanjutnya, sistem pelayanan tidak terintegrasi secara online antara semua bagian. Kemudian, lanjut Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri ini, adalah soal pengamanan yang menurutnya tidak dilakukan dengan benar.
Untuk itu dia memerintahkan menarik 43 orang Satuan Polisi Pamong Praja(Satpol PP) yang selama ini ditugaskan di RSUD Jayapura, dan mengisinya dengan pengamanan yang baru supaya rumah sakit lebih tertib.
"Masalah berikutnya adalah soal air bersih, yang terjadi kebocoran tapi tidak pernah diperbaiki. Harus diperbaiki saluran-saluran air yang rusak dan termakan usia. Demikian juga masalah kebersihan. Ini yang jadi prioritas," jelasnya.
Masalah lainnya adalah insentif pegawai honor rumah sakit yang selama 6 bulan tidak dibayarkan.
"Bagaimana dia mau bekerja kalau tidak dibayar? SOP-nya tidak berjalan. Job description juga tidak berjalan. Banyak yang harus kita benahi. Minggu depan saya akan tindak lanjuti. Honor 6 bulan itu harus diupayakan, itu prioritas," tegasnya lagi.
[dem]
. Masyarakat Kota Jayapura banyak yang mengeluhkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok II Jayapura. Keluhan antara lain terkait dengan habisnya stok obat, kamar mandi pasien tanpa air, soal keamanan hingga banyak peralatan yang tak layak namun digunakan. 
BERITA TERKAIT: