Jelas dia, sebelum ke kebijakan e-Toll, selesaikan dulu jaminan sosial seperti pendidikan, kesehatan,
transportasi publik, pengangguran, kurikulum, dan angka kemiskinan yang
masih di angka 28 juta.
"Baru adakan teknologi seperti GTO ini secara bertahap," ujar Mirah dalam Rapat Audiensi Komisi IX dengan Aspek dan KSPI di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3).
Selain itu, menurutnya kebijakan e-Toll meskipun ditujukan untuk mendorong perubahan di masyarakat, tidak akan memberikan dampak yang efektif, sebab dari segi pendidikan seperti bahasa asing bangsa ini sangat tertinggal.
Sehingga, lanjut dia, ketergantungan masyarakat terhadap pekerjaan sektor rendah seperti buruh masih cukup tinggi.
"Kenapa IPBC atau India, Pakistan, Bangladesh, China itu bagus? Karena kebijakan negaranya memang menanamkan pendidikan bahasa asing seperti Bahasa Inggris yang bagus, makanya mereka bisa dengan cepat menyesuaikan diri dengan teknologi, sedangkan negara kita kan tidak," terang Mirah.
[rus]
BERITA TERKAIT: