KPK Digeruduk, Massa Minta Dugaan Skandal Kepabeanan Diungkap

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ahmad-kiflan-wakik-1'>AHMAD KIFLAN WAKIK</a>
LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK
  • Selasa, 03 Februari 2026, 19:01 WIB
KPK Digeruduk, Massa Minta Dugaan Skandal Kepabeanan Diungkap
Massa Forum Mahasiswa dan Rakyat (Format) saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta. (Foto: Istimewa)
rmol news logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak menuntaskan penyelidikan dugaan skandal korupsi dan kejahatan kepabeanan yang menyeret nama pejabat tinggi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Tuntutan itu dibawa Forum Mahasiswa dan Rakyat (Format) saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Massa menyoroti sosok Hendri Darnadi yang kini menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta. Format menduga kuat bahwa Hendri terlibat dalam jaringan kejahatan ekonomi terorganisir. 

Tuduhan tersebut meliputi keterlibatan dalam impor daging ilegal serta pemberian perlindungan terhadap produksi rokok putih ilegal di wilayah Madura dan Malang.

Koordinator Lapangan Format, Rama, mengungkapkan bahwa dugaan praktik ini muncul seiring adanya indikasi manipulasi jenis dan jumlah barang (under-invoicing) oleh Jaringan Tekstil Ilegal (JIRO) di wilayah Cikarang.

Selain itu, dia membeberkan aktivitas Jaringan Kayu dan Rotan Ilegal (Jaleca) di wilayah operasi Kudus. Menurutnya, praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak ekosistem industri nasional serta mengancam keberlanjutan sumber daya alam Indonesia.

"Kami memandang Hendri Darnadi bukan sekadar pelaku pelanggaran administratif. Ia diduga kuat menjadi bagian dari mafia kepabeanan yang menggerogoti ekonomi negara secara sistematis," ujar Rama dalam keterangan tertulis, Selasa 3 Februari 2026.

Rama menyesalkan nama Hendri yang kerap muncul dalam berbagai dugaan perkara namun selalu lolos dari jerat hukum. 

"Kami menduga ada perlindungan dari jaringan kekuasaan tertentu yang melibatkan sejumlah nama pejabat lain di lingkungan Kementerian Keuangan dan Bea Cukai Pusat," ketusnya.rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA