Ingub Tak Bisa Atur Penutupan Jalan Lho...

 Misalnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan men­geluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) No. 17 tahun 2018 tentang Penataan Tanah Abang yang sama sekali tak mengatur soal penutu­pan jalan. Tapi fakta di lapangan dilakukan penutupan Jalan Jati­baru, Jakarta Pusat, untuk PKL.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Agus Pambagio menegaskan, Instruksi Gubernur (Ingub) tidak bisa jadi dasar hukum yang kuat untuk menutup jalan Jati­baru. Dalam instruksi tersebut, Anies hanya boleh menata agar PKLmendapat tempat berjualan dan tidak mengganggu, sehingga Ingub itu dinilai tidak bisa digu­nakan untuk menutup jalan.

Terlebih, sambung Agus, in­gub itu diterbitkan Anies setelah proses penataan Tanah Abang dilakukan. Ingub itu pun ditu­jukan kepada Wali Kota Jakarta Pusat, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan DKI Jakarta, Kepala Dinas Perhubun­gan DKI Jakarta, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Kepala Satpol PP DKI Jakarta, dan Direktur Utama PT Transportasi Jakarta.

"Makanya saya bilang, kelu­arkan Peraturan Gubernur agar dasar hukumnya kuat. Ingub itu sifatnya internal, tidak bisa menjadi dasar apa-apa. Tidak ada yang bilang juga penutupan sam­pai kapan. Itu tidak berpengaruh apa-apa," tegasnya, kemarin.

Dijelaskannya, dalam Ingub itu Wali Kota Jakarta Pusat diperintahkan agar mengkoor­dinasikan semua kegiatan pe­nataan Kawasan Tanah Abang yang dilaksanakan perangkat daerah terkait.

Kedua, Kepala Dinas Kop­erasi UMKM dan Perdagangan DKI Jakarta bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pedagang kaki lima (PKL) untuk berdagang dengan tertib di Tanah Abang.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta bertang­gung jawab terhadap ketersedi­aan layanan shuttle bus, melak­sanakan pengaturan ojek online, dan ojek pangkalan sehingga tersentralisasi di tempat yang disediakan.

Begitu juga, lanjutnya, melak­sanakan pengawasan terhadap angkutan umum agar berhenti di tempat yang disediakan, dan me­nempatkan petugas pengaturan lalu lintas, sehingga tercipta lalu lintas yang lancar, menertibkan parkir liar yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas serta menyediakan rambu dan marka sesuai kebutuhan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta bertang­gung jawab terhadap kebersihan lokasi dan pemantauan kualitas udara di Tanah Abang. Selanjut­nya, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta agar bertanggung jawab terhadap prasarana jalan di Tanah Abang.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta agar bertanggung jawab men­ertibkan PKL yang melakukan usaha di sepanjang trotoar Tanah Abang.

Terakhir, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta bertanggung jawab ketersediaan layanan shuttle bus dan berkoordinasi dengan Di­nas Perhubungan DKI Jakarta.

Dalam ingub tersebut, An­ies memerintahkan jajarannya berkoordinasi dengan perang­kat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah lainnya yang terkait penataan Tanah Abang. Seperti Polda Metro Jaya, Ke­menterian Perhubungan, Ke­menterian Perdagangan, dan lain-lain. "Jadi tidak ada satu kata pun yang memerintahkan menjadikan jalan sebagai tempat PKL," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Biro Hu­kum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Okie Wibowo menga­takan, penutupan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta, dilakukan hanya berdasarkan Instruksi Gubernur (Ingub) yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Kami tadi sampaikan ada Instruksi Gubernur Nomor 17 tahun 2018 tentang Penataan Ta­nah Abang. Bagaimana prosedur Ingub itu dibuat, lalu instruk­sinya memerintahkan kepada siapa saja, itu ditanyakan di situ. Sementara (dasar penutu­pan Jatibaru) baru [Ingub] itu," ujarnya, di Polda Metro Jaya, Senin (12/3).

Hal itu disampaikan Okie saat menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya selama sekitar enam jam terkait gugatan terhadap Anies soal penutupan Jatibaru. Sebanyak 27 pertan­yaan dilayangkan oleh Penyidik berkaitan dengan Instruksi Gu­bernur tersebut.

Okie mengaku dalam pe­meriksaan tersebut pihaknya telah menyerahkan dokumen berupa Ingub dan hasil kajian dari tim Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta. Ingub itu sendiri ditandatangani oleh Anies pada 6 Februari 2018.

Selain itu, Okie juga meny­ertakan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan da­lam kajiannya. Berdasarkan UU tersebut, Pemprov harus melaku­kan koordinasi dan mendapatkan izin pihak kepolisian untuk penutupan Jatibaru.

Surat izin untuk kepolisian, lanjutnya, telah diberikan oleh Dinas Perhubungan DKI Ja­karta kepada Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Idham Azis. Namun, Okie mengaku tidak mengetahui tindak lanjut perizinan itu.

"Saya tidak tahu pasti waktu itu sudah keluar izin atau belum dari kepolisian," ucapnya.

Pihak kepolisian sebelum­nya melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko dan Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Dishub DKI Ferdinand Ginting.  ***