Hal itu disampaikan Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban Din Syamsuddin usai berauÂdiensi dengan Ketua Umum Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Ignatius Suharyo di Jakarta, kemarin.
"Ada politik bersifat sekÂtarian maka kerukunan sejati itu sulit terwujud," kata Din seperti dikutip Antara, keÂmarin.
Din menyatakan, tahun politik memang berpotensi mengancam kerukunan antar umat beragama. Faktor politik, kata dia, merupakan faktor non-agama yang serÂing memicu rusaknya keruÂkunan beragama di tengah masyarakat, selain faktor ekonomi dan kesenjangan sosial.
Untuk itu, Din mengajak umat beragama agar salÂing memperkuat kesadaran kolektif Indonesia sebagai bangsa yang besar dan berÂsatu meski memiliki latar belakang berbeda.
"Bayangan saya dan kita semua kerukunan itu bisa semakin terganggu dan berat seiring tahun politik. Maka kita harus segera tarik umat kita masing-masing kepada kesadaran kolektif bahwa kita beda agama, suku, ada perbedaan di antara kita tapi banyak persamaan di antara kita," kata dia.
Bekas Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah itu mengajak masyarakat terus mengedepankan persamaan sesama anak bangsa, bukan memÂpertajam perbedaan apabila nantinya sudah memasuki pesta demokrasi dalam pemiÂlihan umum.
"Maka persamaan-persaÂmaan itu kita kembangkan, perbedaaan kita halangi," katanya.
Din menekankan, perbeÂdaan yang ada di masyarakat terutama dari aspek agama seharusnya menjadi penÂdukung demokratisasi di tengah masyarakat. Akan tetapi, demokratisasi itu bisa terwujud jika proses Pilkada sebagai ajang pesta demokraÂsi tersebut berjalan secara obyektif dan adil.
Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) akan berkÂoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi Pilkada 2018. Koordinasi ini untuk menekan angka ujaran keÂbencian atau
hate speech terhadap pasangan calon kepala daerah.
"Kita harus mengantisiÂpasi
hate speech di Pilkada 2018. Saya berkoordinasi, komunikasi pada pihak-pihak penyelenggara pemilu, KPUlah. Bukan KPU-nya, tapi lebih kepada Bawaslu, untuk mengurangi (tindak hates peech)," kata Menkominfo Rudiantara di Jakarta, belum lama ini.
Menurut Rudi, ujaran kebencian secara kuantitas menurun saat ini. Tepatnya sejak momen Pilkada 2017 berakhÂir. "Kalau saya lihat, setelah pilkada di beberapa tempat kemarin, konten ujaran kebencian secara kuantitas menurun," ujarnya. ***
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan berÂlangsung serentak pada taÂhun 2018 rentan dipolitisasi dengan isu-isu agama yang berpotensi mengancam keruÂkunan beragama. 
BERITA TERKAIT: