Jangan Rusak Kawasan Adat Sunda Wiwitan

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) meminta Presiden Joko Widodo turun tangan menyelamatkan. Kepala Humas PGI, Jeirry Sumampow mengatakan, PGI meminta pihak berwajib menunda ek­sekusi, karena dikhawatirkan akan merusak nilai-nilai bu­daya di dalamnya.

"Menyerukan agar Presiden Joko Widodo mengambil lang­kah strategis menyelamatkan kawasan cagar budaya milik Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan untuk memberi rasa keadilan bagi masyarakat," tuturnya.

Jeirry menyampaikan, PGI mendukung terus upaya pe­nyelamatan kawasan cagar budaya sebagai bagian upaya memelihara identitas bang­sa yang beradab. "Meminta Pemerintah konsisten menjaga dan melindungi kawasan cagar budaya yang sudah ditetapkan selama ini," katanya.

Rencana Pengadilan Negeri Kuningan mengeksekusi pu­tusan terhadap salah satu ka­wasan adat milik Kesatuan Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan, Cigugur di Kuningan dinilai terburu-buru.

Sebab, eksekusi itu jelas ber­tentang dengan prinsip keadi­lan masyarakat dan mengabai­kan nilai bahwa kawasan itu adalah kawasan Cagar Budaya yang mestinya mendapatkan perlindungan hukum.

"Eksekusi putusan penga­dilan yang terkesan terburu-buru tersebut akan melukai rasa keadilan dan merugikan Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan yang selama ini mendiami, menjaga dan melestarikan kawasan tersebut. Begitu juga, akan merusak nilai-nilai budaya di dalamnya," tegas Jeirry.

Sebagaimana diketahui, la­han yang akan dieksekusi tersebut merupakan kawasan Cagar Budaya Nasional, yang sudah tercatat sejak 1976 di Departemen Kebudayaan dan Pendidikan. "Pelestarian ka­wasan cagar budaya merupa­kan salah satu bentuk konkret upaya kita tetap memelihara identitas sebagai bangsa yang beradab. Jadi, pelestarian kawasan cagar budaya juga merupakan upaya menjaga nilai-nilai budaya dan kebi­asaan asli masyarakat kita," pungkasnya.

Sebelumnya, warga adat Sunda Wiwitan Cigugur Kuningan juga telah mendatangi kantor Pengadilan Negeri Kuningan, Jawa Barat, untuk menolak rencana eksekusi pada sekitar dua hektar la­han yang berisi Cagar Budaya Nasional itu.

Oky Satrio, salah seorang warga adat Sunda Wiwitan Cigugur mengatakan, rencana eksekusi lahan atas perkara No 7/Pdt.G/2009/PNKng. memi­liki banyak kejanggalan baik prosedur maupun pemeriksaan fakta dan bukti persidangan atas Keputusan Hukum yang telah diputuskan. ***