Pemerintah juga diminta menindak tegas perusahaan yang mestinya bertanggung jawab atas hilangnya puluhan ABK warga negara Indonesia tersebut.
Hal ini ditegaskan Ketua Umum DPP
Indonesia Maritime and Ocean (IMO) Watch Anton Sihombing. Pihaknya, aku Anton, mengetahui kecelakaan itu dari ikatan nahkoda kapal niaga Korea.
"Ikatan Nahkoda Niaga Indonesia (INNI) terus meÂmantau kecelakan-kecelakaan yang dialami pelaut Indonesia, di dalam maupun luar negeri. Ini sangat penting karena menyangkut kemanusiaan dan tanggungjawab kepada keÂluarga ABK itu," ujarnya, kemarin.
Kecelakaan kapal Oryong yang menyebabkan 35 kru asal Indonesia tidak jelas keÂberadaanya hingga kini, memÂbuat keprihatinan mendalam, terutama keluarga yang ditingÂgalkan.
"Sampai sekarang kasus karamnya kapal itu tidak pernah terbongkar dan tidak pernah diselidiki pemerintah Indonesia," ujar Anton.
Dia mengungkapkan, Kapal NV Oryong tenggelam pada 1 Desember 2014. Kapal tua bernomor lambung 501 dengan tonase 1.753 itu mengalami kecelakan di Bering Sea (
North Pasifik Ocean).
Anton juga mengkritik kapal yang dibuat Jepang pada 1978, karena dinilai tidak memadai, dan asuransinya tidak jelas. Dia berjanji akan terus memanÂtau langsung dan melaporkan masalah ini ke Menhub Budi Karya Sumadi.
"Kita masih mencari siapa pemilik izin yang mengirim kru ini. Kasus ini sudah kami laporÂkan ke pemerintah. Ini akan dibahas dengan Menhub dan Dirjen Perhungan Laut dalam waktu dekat," tambahnya.
Anggota Komisi V DPR ini mengungkapkan, pemerintah, dalam hal ini Dirjen Perhubungan Laut dinilai tidak mengisi orang-orang komÂpeten untuk mengurusi tentang laut. Sebagai buktinya, dari September-Oktober 2016, suÂdah ada lima kecelakaan kapal di dalam negeri.
Kecelakaan kapal itu terjadi di Tanjung Pinang, Halmahera, Bali, kebakaran kapal di Tanjung Priok dan Nusa Tenggara Timur, umumnya terjadi akibat kelalaÂian manusia.
"Contoh sangat ironis dan memalukan adalah kecelaÂkaan kapal di NTTyang masih berjarak 0,5 mil dari pelabuhan. Kalau orang di pelabuhan terseÂbut mengerti kapal dan memiliki nahkoda yang tangguh, tidak mungkin terjadi," kata Ketua Umum INNI itu. ***
BERITA TERKAIT: