Penanganan Banjir Jakarta Masih Panjang

"Tidak ada cara lain, penanganan banjir di Jakarta tidak bisa parsial harus komprehensif. Inilah kalau normalisasi sungai sudah dianggap sebuah pekerjaan besar dan diklaim mampu menjadikan Jakarta bebas banjir. Kita jadi lengah," ujar Senator Jakarta Fahira Idris kepada redaksi, Selasa (30/8).

Menurutnya, jika melihat Master Plan Jakarta 1965-1985, sudah banyak daerah yang dulunya ditandai warna hijau atau tidak boleh dilakukan pembangunan. Tetapi kini dipenuhi bangunan baik permukiman maupun kawasan komersil. Bahkan sejak 1985 hingga 2005, kawasan-kawasan yang ditandai hijau berangsur hilang digantikan warna kuning yang artinya sudah dipenuhi bangunan.

"Kemang itu di Master Plan Jakarta 1965-1985 warna hijau mendominasi. Boleh membangun tetapi dibatasi, karena kita sama-sama tahu kawasan itu resapan air. Tetapi sekarang pembangunan tidak terkendali, daerah resapan air jadi daerah komersil yang pertumbuhannya tertinggi di Jakarta," jelas Fahira.

Untuk itu, dia meminta Pemprov DKI menghentikan klaim yang menyatakan bahwa hujan tidak akan membuat Jakarta banjir. Klaim-klaim seperti itu tidak sehat untuk menggerakkan semua elemen masyarakat untuk bahu-membahu berpikir dan bergerak bersama mengatasi banjir.

Menurut Fahira, seringnya banjir melanda Jakarta akibat bertemunya berbagai faktor utama yang menjadi penyebabnya. Seperti alih fungsi daerah resapan menjadi pusat komersil, alih fungsi hutan bakau di pesisir menjadi perumahan mewah, laju penurunan tanah yang semakin cepat, buruknya sistem dan manajemen pengelolaan dan pemantauan saluran air, hingga kesadaran warga dalam membuang sampah.

"Jika Jakarta mau tahan banjir semua faktor penyebabnya harus diselesaikan secara bersamaan dan sistematis. Tidak boleh hanya fokus pada satu faktor saja," tegas Fahira yang juga wakil ketua Komite III DPD RI. [wah]