Mendagri Dan Ketua KPU Pastikan Dana Pilkada 2017 Sudah Tercukupi

Selasa, 16 Agustus 2016, 09:50 WIB
Mendagri Dan Ketua KPU Pastikan Dana Pilkada 2017 Sudah Tercukupi
Foto/Net
rmol news logo Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memas­tikan dana pelaksanaan Pilkada serentak 2017 sudah tercu­kupi. Tapi, ada beberapa daerah masih bermasalah. "Di beberapa daerah masih ada yang belum terkejar, seperti Papua Barat, di Membramo dan KPI di Aceh Timur juga belum selesai," kata Tjahjo, di Jakarta, kemarin.

Meski masih mengalami masalah di beberapa daerah, Tjahjo yakin pelaksanaan pilka­da serentak berjalan sesuai rencana. Sebab, dana pelaksaanaan pilkada sebenarnya telah dimi­liki daerah.

Tjahjo menjelaskan, yang jadi pekerjaan rumah adalah bagaimana daerah mengalokasi­kan dan menyalurkan dana itu dengan baik.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) juga harus memberikan pertanggungjawa­ban dengan baik. "Saya pikir, yang paling penting menjadi kunci sukses pilkada sampai pileg dan pilpres nanti adalah peran serta masyarakat," kata Tjahjo.

Ketua KPU Juri Ardiantoro juga memastikan, seluruh ang­garan pelaksanaan Pilkada serentak2017 sudah tersedia dan siap digunakan. "Alhamdulillah, untuk anggaran KPUbaik provinsi dan kabupaten yang ikut pilkada, sudah 100 persen disiapkan pemerintah daerah. Bahkan ada yang sudah ditan­datangani dan dananya sudah digunakan," kata Juri dalam keterangannya, kemarin.

Juri tak menampik, sebelum­nya sempat muncul masalah di beberapa daerah yang menye­lenggarakan pilkada. "Memang kemarin ada gangguan di dua Kabupaten Sarmi, Papua, dan Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Tapi, bukan karena anggarannya tak ada, tetapi karena masalah internal sehingga baru dicairkan. Tapi, secara umum anggaran di seluruh Indonesia sudah tercukupi," sambung Juri.

Saat ditanyakan mengenai total rincian anggaran dibutuhkan dalam Pilgub DKI Jakarta, Juri mengaku, tak ingat. Namun, ia memastikan anggarannya sudah tersedia dan dapat segera digunakan.

"Saya harus mengecek lagi, berapa totalnya saya tak hafal. Tapi intinya sekira di atas Rp 400 miliar anggaran sebesar itu dengan asumsi enam pasang calon. Kalau nanti kurang dari enam paslon, ini akan kurangi yang sudah ada," jelas Juri.

Ditambahkannya, jika tidak ada calon independen maka anggaran untuk verifikasi berarti tidak seluruh anggaran digunakan. ***

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA