Negara Didesak Bentuk Badan Penataan PKL

Ketua Umum DPP APKLI, Ali Mahsun mengatakan badan itu mendesak dibentuk untuk menjaga keberlangsungan sekaligus menata Pedagang Kaki Lima (PKL).

Menurutnya, saat ini ekonomi rakyat, khususnya PKL makin terhimpit akibat makin dahsyatnya serbuan kekuatan ekonomi asing yang sudah merambah di seluruh pelosok Tanah Air.

Omset PKL termasuk UMKM terus menurun seiring terus melemahnya daya beli rakyat dan tetap bahkan makin melambungnya harga-harga kebutuhan hidup. Lebih-lebih saat ini, rakyat makin berat bebannya dalam menghadapi Lebaran dan tahun ajaran baru.

"Kalau kondisi ini dibiarkan, dan negara tidak segera intervensi maka kelaparan massal dan masif tak bisa terhindarkan yang dapat menyulut terjadinya revolusi sosial. Oleh karena itu, harus segera ada langkah khusus yang efektif yang dilakukan rezim Jokowi-JK," tegas Ali Mahsun dalam keterangannya kepada redaksi, Jumat (24/6).

Dia pun menerangkan, tanpa atau dengan pemerintah, APKLI akan tetap terus melakukan percepatan penataan PKL di semua kawasan ekonomi strategis dengan instrumen pembiayaan modal usaha modifikasi grameen bank disertai pendampingan PKL.

"Walau demikian, negara dalam hal ini rezim Jokowi-JK wajib hadir menata PKL di Indonesia sebagaimana amanah Pancasila, UUD 1945 dan Perpres RI 125/2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL," ungkapnya.

Untuk maksud tersebut, lanjut Ali Mahsun, serta guna mencegah semakin terpuruknya usaha PKL dan ekonomi rakyat dan bangsa Indonesia, maka APKLI akan segera melayangkan surat kepada Presiden Jokowi untuk selekas-lekasnya mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Badan Penataan PKL Kawasan Ekonomi Strategis sehingga usaha PKL dan ekonomi rakyat terlindungi dari gerusan penjajahan kekuatan ekonomi asing.

"APKLI terus mengingatkan dan mendesak Presiden Jokowi untuk hal terabut," tukasnya. [rus]