Kali Ini Ahok Minta Bantuan BPK

Tapi bukan membahas hasil audit investigasi dalam Sumber Waras yang terus jadi topik hangat, melainkan soal Pemeriksaan Investigasi atas Proses Pengadaan Alat Berat Penunjang Perbaikan Jalan TA 2015 dan Pemeriksaan Investigasi Belanja Modal Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah Susun Cengkareng Barat.

Dalam pertemuan tersebut, Ahok mengungkapkan ada temuan BPK yang mengindikasikan penyimpangan dalam hal biaya notaris pada pembelian lahan untuk rumah susun Cengkareng pada 2015. Pembebasan lahan seluas 4,7 hektar itu menggunakan anggaran kurang lebih Rp 670 miliar.

"Kami curiga pembelian lahan yang biaya notarisnya mahal. Kami minta bantuan BPK untuk periksa," ujar Ahok usai melakukan pertemuan dengan BPK di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (23/6).

Biaya jasa notaris yang mengurus pembelian lahan itu nilainya sangat tinggi, yakni mencapai Rp 4-5 miliar.

"Biaya notaris paling Rp 10 juta. Masa beli tanah mesti bayar notaris Rp 4-5 miliar?" kritik Ahok.

Sebelumnya hubungan Ahok dengan BPK memanas karena temuan audit investigasi BPK dalam pengadaan lahan Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta. BPK menyebut ada kerugian kas daerah dalam proses pembelian lahan yang menyimpang dari peraturan. Menanggapi itu, Ahok berkali-kali menyerang BPK dan menyebut laporan itu tidak benar. [ald]