Alasan dia, pemerintah pusat sudah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 20 triliun tahun 2016 untuk pembelian beras kualitas rendah. Beras itu lantas dijual dengan harga murah ke rakyat miskin.
"Raskin dijual Rp 1.600 per kilogram, tapi mutunya jelek," cetus Ahok dalam Rapat Koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia di Function Room Gedung Thamrin, Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (2/5).
Untuk DKI Jakarta, subsidi yang dikucurkan mencapai lebih dari Rp 300 miliar.
Ahok menyarankan, akan lebih baik anggaran subsidi beras itu diserahkan ke Pemprov untuk dikelola dalam bentuk nontunai.
Ia menghitung setidaknya butuh Rp 1,3 juta untuk pembelian bahan pangan per setiap kepala keluarga miskin Jakarta. Penyaluran dana bisa dilakukan melalui kartu uang elektronik 'Jakarta One' yang akan diluncurkan hari ini.
Ahok mengaku tertarik dengan inovasi 'Makassar Smart Card' yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar. Di sana, uang elektronik yang berisi dana subsidi dipegang oleh istri di masing-masing keluarga.
"Jadi masyarakat tidak perlu beli beras dengan kualitas jelek. Kalau pengen (beras jenis) Rojolele, dengan dana Rp1,3 juta per bulan, beli satu, dua kilogram setiap bulan bisa. Kenapa harus diberi beras mutu jelek (beras raskin)?" ujar Ahok
Turut hadir dalam pertemuan itu di antaranya Gubernur BI Agus Martowardojo, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, dan Walikota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto.
[wid]
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terang-terangan menyatakan keberatan dengan program beras miskin (raskin) pemerintah. 
.jpg)
.jpg)
BERITA TERKAIT: