Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengatakan, jika voucher pangan diberlakukan belum tentu menjadi kepentingan utama masyarakat kurang mampu. Mengingat, sejak raskin diberlakukan, raskin telah menjadi salah satu komponen dalam kestabilan pangan Indonesia.
"Presiden harus berani menentukan. Saya berikan bahan pertimbangan kalau raskin saat ini adalah bagian dari integral sistem ketahanan pangan nasional," katanya, Kamis (19/5).
Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, saat ini stok nasional raskin mencapai 2,7 juta ton. Saat ini ibarat outlet bagi masyarakat miskin.
"Kalau tidak ada outletnya mereka akan menyimpan di mana dan kalau berasnya rusak bagaimana. Masyarakat mau makan apa, siapa yang akan mau tanggung jawab," tegas Herman.
[wah]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: