Pulau Sumbawa Butuh Kereta Api

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ade-mulyana-1'>ADE MULYANA</a>
LAPORAN: ADE MULYANA
  • Selasa, 09 Februari 2016, 14:38 WIB
rmol news logo Pemerintah didesak untuk membangun infrastruktur kereta api di Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

"Kareta api bisa menjadi penghubung yang sangat efektif dan efesien memobilisasi, meningkatkan produktivitas masyarakat, distribusi barang dan mempercepat pembangunan di Sumbawa," kata Koordinator Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Pulau Sumbawa-Jakarta (APMPS-Jakarta), Suparman, dalam keterangannya kepada redaksi, Selasa (9/2).

Kebutuhan infrastruktur kereta api di Sumbawa selaras dengan fakta objektif kondisi Sumbawa dan janji kampanye Jokowi-JK yang akan fokus dan meningkatkan infrastruktur di Indonesia Timur.  

Suparman menyatakan besarnya wilayah Pulau Sumbawa tidak sebanding dengan produktifitas yang dihasilkan dari Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat.

"Ini mengakibatkan perputaran nilai tukar cenderung keluar dari pulau Sumbawa sehingga tidak meningkatkan perekonomian masyarakat pulau Sumbawa sendiri," katanya.

Dia mencontohkan, para pedagang sayur di Pasar Alas, dua atau tiga hari sekali mendapat kiriman sayuran, cabe dan bawang dari Lombok. Hal serupa dialami para penjual ayam potong dan ayam pejantan yang harus mendatangkan jualannya dari Lombok.

Sumbawa juga masih mendatangkan ikan air tawar dari Lombok. Pelaku penjual ikan segar di Pasar Alas hampir tiap hari harus mendatangkan ikan nila, lele dari Lombok.

"Masyarakat Pulau Sumbawa menghabiskan uangnya dengan berbelanja pakaian di Mataram (Kompleks pertokoan Bertais) kecuali pedagang pakaian bekas (rombengan) yang terus eksis walaupun perdagangan pakaian bekas dilarang pemerintah," katanya.

Disisi lain, lanjut mahasiswa Pascasarjana UNJ ini, kabupaten di Pulau Sumbawa sebagian besar termasuk wilayah daerah tertinggal.

Fakta ini menunjukan adanya ketimpangan, ketidakmerataan dan ketidakkeadilan kebijakan yang dilakukan pemerintahan selama ini padahal letak geografis dan demografis masyarakat pulau Sumbawa, seperti etos kerja, sistem pertanian, sistem kemaritiman sudah memenuhi standarisasi.

"Oleh karenanya, masyarakat pulau Sumbawa membutuhkan infrastuktur yang bisa memobilisasi dan meningkatkan produktivitas masyarakat pulau Sumbawa agar tidak terpaku terhadap barang di Mataram," tukasnya.[dem]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA