Mantan Kapoltabes: Polisi Kurang Memahami Kekuatan OKP Di Medan

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ruslan-tambak-1'>RUSLAN TAMBAK</a>
LAPORAN: RUSLAN TAMBAK
  • Senin, 01 Februari 2016, 15:12 WIB
Mantan Kapoltabes: Polisi Kurang Memahami Kekuatan OKP Di Medan
Irawan Dahlan/net
rmol news logo . Kepolisian harus memetaan kekuatan yang dimiliki oleh seluruh organisasi kepemudaan (OKP) yang ada di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Pemetaan ini menyangkut siapa-siapa saja anggota OKP yang selalu ada di lapangan hingga para petinggi OKP yang ada di balik meja.

Demikian disampaikan mantan Kapoltabes Medan, Brigjend Pol (Purn) Irawan Dahlan menanggapi bentrok yang terjadi antara masaa Pemuda Pancasila (PP) dengan masaa Ikatan Pemuda Karya (IPK) di Medan, Sabtu lalu (30/1).

"Harus bisa dilihat siapa yang ada di lapangan dan di balik meja, biar gampang menangani. Kalau memang diperlukan penangkapan ya ditangkap," katanya, Senin (1/2), seperti dilansir dari MedanBagus.Com.

Sosok yang dikenal sebagai pencetus Tim Pemburu Preman (TPP) saat bertugas di Kota Medan tahun 2005 ini menjelaskan, penanganan terhadap para pelaku kekerasan sangat tergantung kepada ketegasan polisi dalam bertugas menjalankan kewenangannya. Khusus pada bentrok Sabtu lalu, ia menyatakan polisi sudah bertindak dengan tegas dan serius. Hanya saja menurutnya, polisi masih kurang memahami kekuatan-kekuatan dari OKP sehingga lebih cenderung melakukan penanganan pasca terjadinya insiden.

"Kalau mereka mau pelantikan, ya jangan diluar dong. Mereka kan punya kantor, ya lantik di kantornya. Dan tidak perlu turun ke jalan, konvoi," ungkapnya.

Mantan Kapolda Gorontalo ini menegaskan, penindakan para anggota OKP yang terlibat bentrok tidak bisa dilepaskan dari pemberian sanksi kepada para petinggi organisasi mereka. Hal yang selama ini jarang diberikan oleh petugas kepolisian kepada para petinggi OKP.

"Harusnya mereka bertanggung jawab dong. Masa namanya organisasi tapi anggotanya kemana-mana nggak bertanggung jawab. Coba kalau Polri yang begini, semua pasti minta pertanggungjawaban pimpinannya. Pimpinan OKP-nya harus dikenakan sanksi juga," tukas Irawan Dahlan. [rus]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA