Anak-anak Sultan Ternate Kutuk Keras Aksi Penghadangan pada Mudaffar Sjah

Kutukan keras juga disampaikan Forum Bersama antara Formada, Dewan Adat dan Komisi 18 Kesultanan Teranate. Menurut Ketua Formada, Abdul Kadir, dugaan ini semakin kuat setelah peristiwa penghadangan kepada Sri Sultan Ternate, Mudaffar Sjah yang hendak
dirujuk ke rumah sakit di Jakarta oleh sekelompok massa pada hari Selasa pagi (7/1).

"Penghadangan itu terkait dengan kehadiran Nita Budhi Susanti yang dikawal oknum TNI dengan senjata lengkap memasuki Kadaton (Istana) Sultan Ternate," kata Abdul Kadir dalam keterangan beberapa saat lalu (Jumat, 9/1).

Tentu saja, ungkap Abdul Kadir, kejadian ini membuat warga Ternate sangat prihatin karena menyangkut keselamatan Mudaffar Sjah, baik sebagai warga negara, Sultan, maupun sebagai anggota DPD RI, yang memiliki hak untuk dilindungi oleh UU. Dan sangat disesalkan juga dalam peristiwa ini polisi terkesan lamban dalam penanganan kasus.

"Polisi tidak berani mengambil tindakan yang semestinya sebagai penanggung jawab ketertiban masyarakat sebagaimana ketentuan," ungkap Abdul Kadir.

Keprihatinan ini juga disampaikan Wakil Keluarga Anak-anak Sri Sultan Ternate, Harun Iskandar Ryan Sjah. Harus Iskandar meminta polisi menjamin hak Sri Sultan Ternate untuk mendapatkan pengobatan yang intensif di Jakarta, dan mengizinkan anak- anak dan keluarga Sultan ke Jakarta. Pihak keluarga juga mendesak Panglima TNI menginstruksikan Komandan Korem 152 Baabulah Ternate, untuk menarik segera oknum TNI dari dalam dan lingkungan Kedaton Ternate.

"Kami menyesalkan dugaan keterlibatan Oknum TNI yang ikut mencampuri persoalan internal keluarga Sultan, yang menghambat proses evakuasi Sri Sultan Ternate ke Jakarta atas rekomendasi tim dokter di Ternate," sebutnya.

Keluarga juga, lanjutnya, mengutuk keras pihak-pihak yang dengan sengaja dan terorganisir memblokir dan menghalang-halangi proses keberangkatan Sri Sultan Ternate. Kelaurga juga mendesak Polda Maluku Utara, memeriksa dan menahan Nita Budi Susanti, sebagaimana yang dilimpahkan oleh Mabes Polri ke Polda Maluku Utara, terkait dengan dugaan penipuan terkait dengan dua anak kembar yang menjadi akar persoalan Kesultanan Ternate.

"Keluarga juga menolak penggunaan atribut Sultan dan Kesultanan Ternate oleh Nita Budhi Susanti, karena sikap dan perilakunya yang menjatuhkan marwah dan wibawa Kesultanan serta harga diri Keluarga Besar Sultan dan masyarakat adat Kesultanan Ternate. Untuk itu, agar tidak menimbulkan konflik horizontal di Ternate, maka Nita Budi Susanti seyogianya tidak berada di Ternate, Maluku Utara," demikian Harun Iskandar. [rus]