"Golput yang tinggi banyak terjadi di daerah-daerah pemilih tradisional PDI Perjuangan. Nilai kemarin hanya 40 persen artinya 60 persen Golput (tidak memilih) ini menjadi pertanyaan apakah mereka yang golput tidak mau datang atau tidak diberikan kartu pemilih atau berbagai hal," ujar Pramono seusai diskusi 'Jejak Nasionalisme, Demokrasi dan Masa Depan Keadilan' di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Gerakan Keadilan (DPP PGK), Jalan Tebet Timur Dalam Raya, Jakarta Selatan, Sabtu (31/8).
Lebih jauh, ia menilai tingginya angka Golput tersebut merupakan hasil dari "Operasi Senyap" dalam Pilkada Jatim.
"Kami melihat terjadi adalah semacam disenyapkan, kalau kita lihat apa yang terjadi dalam kampanye, bahkan sosialisi yang sangat minim dari KPUD," sambungnya.
Meski demikian, Wakil DPR RI ini menyatakan persoalan-persoalan yang terjadi dalam Pilkada Jateng akan diinventarisir guna menjadi bahan pembelajaran dan pendewasaan proses demokrasi.
"Kalau ini ada pelanggaran yang cukup kuat dan signifikan, tentunya bukan untuk mencari menang atau kalah tapi untuk proses pendidikan politik dan demokrasi yang lebih baik untuk kemajuan kita bersama," demikian Pramono.
[ian]
BERITA TERKAIT: