Proyek MRT Sudah Mendesak

Pengamat transportasi publik dari Universitas Trisakti Yayat Su­priyatna menegaskan, Pem­prov DKI wajib membangun MRT di Jakarta.

“Pembangunan MRT di Jakarta tidak boleh ditun­da-tunda lagi. Tidak boleh diakal-akalin untuk ditunda. Pokoknya, wajib diba­ngun dengan segera,” katanya.

Terkait pengkajian ulang yang dilakukan Pemprov DKI terha­dap biaya proyek MRT yang dini­lai mahal, Yayat menilai, hal itu merupakan langkah transparansi yang dilakukan Gubernur DKI Ja­karta Joko Widodo (Jokowi).

Dalam kajian ulang tersebut, harus dipastikan harga pem­ba­ngunan MRT tidak lebih mahal dari negara-negara Asia lain yang terlebih dulu sudah membangun MRT. Kajian juga untuk menge­tahui teknologi dari Jepang lebih canggih dari MRT negara lain, serta mengetahui harga riil pro­yek dan bukan harga titipan.

Kajian ulang yang dilakukan, paparnya, tidak akan meng­gang­gu jadwal yang telah ditetapkan, yaitu pada 2016, MRT akan ber­operasi. Sebab, menurutnya, bila perencanaan fisik MRT sudah ma­tang, aka pembangunannya pun dapat dipercepat.

“Jokowi meminta keterbu­ka­an. Harga proyek yang riil­nya. Ja­ngan terlalu tinggi, sehing­ga membebani masyarakat. Juga disesuaikan dengan dinamika pertumbuhan ruang untuk 20 ta­hun ke depan,” tutur Yayat.

Namun ia menyatakan, kebe­radaan MRT saja tidak akan me­mecahkan masalah kemacetan di Jakarta. MRT hanya dapat men­jadi alternatif moda tran­spor­tasi massal utama untuk me­nga­tasi kemacetan. “Pemprov DKI juga tetap harus punya program lain untuk me­ngatasi kemacetan, se­lain MRT,” tutur Yayat.

Pengamat transportasi lainnya Agus Pambagio juga berpenda­pat, bila Jakarta mau menjadi ibu­kota yang beradab seperti negara lain, ma­ka MRT sebagai trans­portasi massal harus ada. “Kalau tidak ada MRT, akan jauh ter­tinggal,” katanya.

Menurut Agus, kajian ulang yang dilakukan Jokowi merupa­kan langkah kehati-hatiannya. Sebab, tak hanya MRT yang di­kaji ulang, tapi juga monorel. Dari berbagai paparan yang di­lakukan PT MRT Jakarta selaku staf im­plementing agency, dia men­ja­min Jokowi sudah mema­hami betul pro­ses pendanaan MRT. Yaitu, an­tara pemerintah In­donesia de­ngan Jepang, di ma­na Pemprov DKI menjadi imple­im­plementing agency.