20 Persen Puskesmas Daerah Belum Punya Dokter Umum

Puskesmas merupakan ujung tombak layanan kesehatan primer (umum) agar bisa mengatasi masalah kesehatan sebelum me­rujuk pasien ke rumah sakit lebih dulu. Secara umum, Puskesmas harus dilengkapi layanan dan fasilitas yang memadai, guna menunjang layanan kesehatan bagi masyarakat.

Hal ini berbeda dengan ke­adaan dan mutu layanan Pus­kesmas di DKI Jakarta yang jauh lebih baik dan sudah memenuhi kriteria Badan Penetap Standar Internasional (International Or­ga­nization for Standardization/ISO), yang melaksanakan sistem operasional 24 jam dan layanan rawat inap.

“Mayoritas Puskesmas di Ja­karta sudah berstandar ISO. Jadi, sistem dan prosedur layanannya sudah baik. Bahkan, fasilitas Puskesmas di Kepulauan Seribu saja sudah lengkap,” kata Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kepulauan Seribu Edison Sahputra di Jakarta, kemarin.

Begitu pula sumber daya ma­nusia (SDM) yang terus diting­katkan lewat pelatihan pe­ning­katan kemampuan tenaga medis di setiap Puskesmas di DKI Jakarta. Misalnya, para tenaga kedokteran seperti perawat dan bidan telah mengikuti kegiatan seminar pelatihan peningkatan kemampuan pada alat medis ultrasonography.

“Dari keseluruhan Puskesmas yang ada di kecamatan sudah 100 persen punya ISO dan untuk tingkat Kelurahan mencapai 80 persen. Dengan begitu Jakarta siap melaksanakan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada 2014 men­datang,” kata Edison.

Menurut Edison, angka ca­kupan keseluruhan fasilitas serta SDM untuk Puskesmas di Ja­karta, sudah cukup baik, maka tidak ada lagi kendala yang mungkin bisa menghambat prog­ram tersebut.

Saat ini, katanya, bagaimana pemerintah dan pihak terkait untuk menjalankan program pe­merataan kesehatan untuk seluruh warga Indonesia (universal co­verage) di 2014 mendatang.

Menyongsong pemberlakuan BPJS pada 2014 mendatang, tak bisa dipungkiri angka 20 persen tersebut harus segera dituntaskan. “Selama ini, Puskesmas memang berfungsi untuk membantu ma­syarakat dalam mendapatkan biaya pengobatan menjadi lebih murah. Dokter di pelayanan pri­mer harus mampu berfungsi se­bagaimana mestinya,” kata Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prijo Sudipratomo.

Menurut dia, dokter spesialis hanya bekerja sesuai ahlinya. Pasalnya, dokter umum telah lebih dulu mengatasi perma­salahan kesehatan secara umum lewat pemeriksaan di Puskesmas.

Hal tersebut mampu membantu masyarakat, untuk mendapatkan pengobatan dan layanan kese­hatan jauh lebih murah jika di­ban­dingkan berobat di rumah sakit.

Ketua Bidang Sistem Pela­yanan Kedokteran Terpadu dari IDI Gatot Soeton mengatakan, peme­rin­tah saat ini mem­bu­tuh­kan 60.000 dokter lapangan yang memiliki orientasi sebagai dokter umum.

Menurut dia, sistem pendi­dikan kedokteran saat ini harus mampu mencetak dokter yang menjadi pelayanan primer atau umum. Pelayanan sekunder atau spesialis dan sub spesialis tetap ada jika memang dibutuhkan.

“Dari 5.000-6.000 lulusan dok­ter tiap tahun belum disiapkan untuk menjadi dokter pelayanan primer,” ungkap Gatot. Apalagi, sistem pelayanan kesehatan hing­ga saat ini belum ada regulasinya.

Kondisi ini dijadikan kesem­patan dalam bisnis rumah sakit untuk memanfaatkan kurangnya pengetahuan masyarakat ter­hadap sistem pelayanan primer. “Maka terjadilah komersialisasi besar-besaran dalam pelayanan kesehatan dan ada kecen­de­rungan dokter umum tidak di­butuhkan,” katanya.

Padahal, kata Gatot, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 1974 telah menganjurkan sistem berbasis pelayanan primer. Dimana seluruh penduduk suatu negara harus mengutamakan pelayanan dokter umum dan selanjutnya menggunakan pelayanan dokter spesialis atau sub spesialis. [Harian Rakyat Merdeka]